Connect with us

Politik

Pilgub Kepri 2024, Golkar Resmi Usung Ansar Ahmad-Nyanyang Haris

Published

on

Kabarpolitik.com – DPP Partai Golkar menerbitkan surat keputusan rekomendasi untuk pasangan Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura (Ayang), sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri pada Pilkada Serentak 2024.

Surat keputusan itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto kepada Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura di Jakarta, pada Rabu (8/8/2024) malam.

“Semangat kepada para bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang akan berkontestasi di Pemilukada di provinsinya masing-masing, serta tetap menjaga keguyuban dan persaudaraan sesama anak bangsa,” pesan Airlangga dilansir dari akun instagram @airlanggahartarto_official.

Dengan terbitnya surat keputusan rekomendasi tersebut, maka, Partai Golkar dan Gerindra secara resmi akan berkoalisi untuk mengusung pasangan Ansar Ahmad dan Nyanyang atau Ayang di Pilgub Kepri 2024.

Setelah sebelumnya, pada 1 Agustus 2024 lalu, Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah menerbitkan rekomendasi yang sama untuk kedua pasangan tersebut.

Advertisement

Dengan bergabungnya kedua partai itu, maka, saat ini pasangan Ansar Ahmad dan Nyanyang atau Ayang telah mengantongi 18 kursi dari total 45 kursi di DPRD Kepri. Dengan rincian, Partai Golkar 9 kursi dan Partai Gerindra 9 kursi.

Terpisah, Ketua KPU Provinsi Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi mengatakan, berdasarkan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, syarat pencalonan kepala daerah dalam Pilkada melalui parpol yakni, partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Atau parpol maupun gabungan parpol menggunakan 25 persen akumulasi perolehan suara sah di Pemilihan legislatif (Pileg) pada Pemilu Serentak 2024.

Mekanisme pencalonan paslon di Pilkada 2024 oleh parpol atau gabungan parpol, sambungnya, menggunakan perhitungan hasil Pileg 2024 di Pemilu Serentak 2024.

“Untuk Pilgub Kepri kursi di DPRD Provinsi Kepri itu ada 45 kalau 20 persen berarti 9 kursi sudah bisa untuk mengusung calon,” katanya, saat dihubungi hariankepri.com.

Advertisement

Lebih lanjut, ia mengatakan, apabila parpol atau gabungan parpol telah memenuhi persyaratan 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah di Pileg 2024.

Maka, parpol atau gabungan parpol tersebut sudah dapat mendaftarkan paslon yang diusung.

“Hal itu sudah diatur di Pasal 11 PKPU Nomor 8 Tahun 2024,” pungkasnya.

.rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...