Connect with us

Pemerintahan

Presiden Prabowo Pimpin Diskusi Strategis di Istana Merdeka, Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha untuk Perkuat Ekonomi Nasional

Published

on

Kepala Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, 7 Maret 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Maret 2025, untuk membahas arah dan strategi pengelolaan investasi nasional melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pertemuan ini dihadiri oleh Ray Dalio, investor global terkemuka, serta para menteri dan pengusaha terkemuka di Indonesia.

Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara, Rosan Roeslani, diskusi hari ini sangat produktif dan memberikan wawasan baru dalam pengelolaan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Ray Dalio, yang telah berkontribusi dalam pengembangan SWF di berbagai negara seperti Temasek (Singapura), Public Investment Fund (PIV) di Arab Saudi, hingga SWF di Persatuan Emirat Arab (PEA), memberikan masukan berharga bagi pengembangan BPI Danantara.

“Inputan dan masukan dari Ray Dalio ini kepada kami sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus masukan-masukannya sehingga ke depannya ini peran dari Danantara bisa berjalan sesuai dengan amanahnya,” ujar Rosan Roeslani dalam keterangan persnya kepada awak media usai acara.

Rosan menyebut bahwa Ray Dalio membagikan pengalamannya dalam mengelola investasi di berbagai sovereign wealth fund dunia. Diskusi juga membahas perbandingan model sovereign wealth fund dari berbagai negara seperti China dan UAE, guna mengadopsi strategi yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Advertisement

“Jadi bentuk kerja sama seperti apa, kemudian insentifnya seperti apa, bidang-bidangnya seperti apa. Jadi pembicaranya tadi cukup dan kita juga terbuka apabila kita juga, karena kita kan benchmarking atau melakukan perbandingan dengan negara-negara lain sovereign wealth fund-nya, nah ini kita terbuka juga kita bisa mengadop dan tentunya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia,” jelas Rosan.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, yang turut hadir dalam diskusi tersebut menilainya sebagai langkah penting dalam sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Tadi yang saya lihat adalah pertemuan yang sangat baik antara pemerintah yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo dengan dunia usaha,” ujar Anindya Bakrie dalam kesempatan terpisah.

Kadin, menurutnya, siap mendukung agenda pemerintah, khususnya dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, ia juga menyoroti peran Danantara sebagai terobosan luar biasa dalam investasi nasional dan menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta strategi investasi yang matang.

“Danantara ini adalah suatu terobosan yang luar biasa tapi bagaimana kita bisa melakukan tata kelola yang baik, investasi yang baik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik,” tambahnya.

Anindya juga menegaskan bahwa Kadin memiliki peran strategis dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah. “Kadin itu adalah naungan dunia usaha sehingga sangat dibutuhkan sebagai kerja sama yang ideal sampai ke daerah karena bukan saja pertumbuhan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa juga ingin memastikan bahwa dari sisi kesejahteraan kebersamaan itu juga ada,” tutupnya.

Advertisement

Diskusi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan investor global dalam membangun sistem investasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan masukan dari Ray Dalio, benchmarking dari SWF internasional, serta komitmen dari pelaku usaha Indonesia, Danantara Indonesia diharapkan menjadi pilar utama dalam pengelolaan investasi nasional serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Tampak pula sejumlah pemimpin perusahaan besar di Indonesia, yaitu Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, James Riady, Tomy Winata, Chairul Tanjung, Hilmi Panigoro, Andi Syamsuddin Arsyad, dan Edward Wanandi. (BPMI Setpres)

.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...