Connect with us

Politik

Bimantoro Wiyono Tegaskan RKUHAP Harus Cerminkan Keadilan Sosial dan Semangat Restorative Justice

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai langkah strategis menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan, humanis, dan berpihak kepada masyarakat.

Dalam keterangannya, Bimantoro menekankan bahwa pembaruan RKUHAP harus mengakomodasi semangat restorative justice dan memperkuat posisi advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan.

“RKUHAP kita masih berakar pada warisan kolonial. Sudah saatnya kita memiliki sistem hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, budaya bangsa, serta menjawab tantangan masyarakat modern,” ujarnya, Jumat (18/4/2025).

Ia menyoroti pentingnya pendekatan restorative justice sebagai fondasi dalam penegakan hukum ke depan. Menurutnya, tidak semua kasus pidana harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, apalagi untuk kasus-kasus ringan.

“Restorative justice adalah bentuk keadilan yang lebih substansial. Korban dan pelaku duduk bersama menyelesaikan konflik dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ini bukan hanya meringankan beban aparat penegak hukum, tapi juga lebih mengedepankan pemulihan sosial,” jelas Bimantoro.

Advertisement

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya memperkuat peran advokat dalam sistem hukum nasional. Menurutnya, advokat bukan sekadar pembela individu, tetapi juga pilar penting dalam menjaga konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara.

“Advokat harus diberi ruang dan perlindungan hukum yang kuat. Dalam revisi RKUHAP ini, kami di Komisi III akan memastikan peran strategis advokat diperkuat, baik dalam legislasi maupun implementasi hukum di lapangan,” tegasnya.

Bimantoro juga mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi profesi hukum, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembahasan RKUHAP.

“Kita harus pastikan RKUHAP ini lahir dari semangat kolektif bangsa. Pembahasannya akan kami lakukan secara terbuka dan transparan,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
Politik7 jam ago

Putih Sari: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian...

Netty Prasetiyani Dorong Tata Kelola MBG Diperkuat dari Hulu hingga Hilir Netty Prasetiyani Dorong Tata Kelola MBG Diperkuat dari Hulu hingga Hilir
Politik8 jam ago

Netty Prasetiyani Soroti Insentif SPPG Rp2.000 dan Tata Kelola Program MBG

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara menyeluruh,...

Sekolah Rakyat Berpotensi Jadi Wadah Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Rakyat Berpotensi Jadi Wadah Penguatan Pendidikan Karakter
Politik8 jam ago

Hetifah Sjaifudian: Sekolah Rakyat Berpotensi Jadi Wadah Penguatan Pendidikan Karakter

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kesiapan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat...

Berkunjung ke Rumah Kapolri Baru, Komisi III Harapkan Suyudi Serius Benahi Institusi Berkunjung ke Rumah Kapolri Baru, Komisi III Harapkan Suyudi Serius Benahi Institusi
Politik8 jam ago

Komisi III DPR RI Harapkan Kapolri Suyudi Serius Benahi Institusi

Komisi III DPR RI berkunjung ke kediaman Kapolri baru, di Kecamatan Setiabudi, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026). Dalam kesempatan...

DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI
Politik8 jam ago

UU Satu Data Indonesia Disahkan DPR RI, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI

Selain UU Pelindungan Ketenagakerjaan, DPR dalam Rapat Paripurna hari ini juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) sebagai...

Ferdiansyah Usul Parlemen Remaja Digelar Dua hingga Tiga Angkatan Ferdiansyah Usul Parlemen Remaja Digelar Dua hingga Tiga Angkatan
Politik8 jam ago

Ferdiansyah Dorong Penyelenggaraan Parlemen Remaja Digelar Dua hingga Tiga Angkatan

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mendorong penyelenggaraan Parlemen Remaja DPR RI diperluas seiring tingginya minat generasi muda mengikuti program...

BKSAP Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru, Perkuat Diplomasi Indonesia Bebas-Aktif BKSAP Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru, Perkuat Diplomasi Indonesia Bebas-Aktif
Politik8 jam ago

BKSAP Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah melantik Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri yang baru, menggantikan suksesor sebelumnya...

Bantaran Sungai Hambat Penanganan Banjir, Roberth Rouw Minta Pemda Bertindak Bantaran Sungai Hambat Penanganan Banjir, Roberth Rouw Minta Pemda Bertindak
Politik8 jam ago

Penanganan Banjir Cikeas Terkendala Lahan, Roberth Rouw Minta Bantaran Sungai Ditertibka

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan pemanfaatan bantaran sungai menjadi salah satu kendala dalam percepatan penanganan banjir...

Penanganan Banjir Cikeas Terkendala Lahan, Mori Hanafi Usulkan Kolam Retensi Penanganan Banjir Cikeas Terkendala Lahan, Mori Hanafi Usulkan Kolam Retensi
Politik8 jam ago

Penanganan Banjir Cikeas, Mori Hanafi Usulkan Kolam Retensi

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai penanganan banjir di sepanjang aliran Sungai Cikeas masih membutuhkan langkah terpadu antara...

GIIC Dihuni Industri Global, Samuel Wattimena Soroti SDM dan UMKM Lokal GIIC Dihuni Industri Global, Samuel Wattimena Soroti SDM dan UMKM Lokal
Politik8 jam ago

GIIC Dihuni Industri Global, Samuel JD Wattimena Soroti SDM dan UMKM Lokal

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena menilai kunjungan Panja Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke kawasan industri...