Anggaran Trotoar Jakarta Capai Rp407 Miliar, Kevin Wu Soroti Proyek Asal-asalan

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu menyoroti anggaran jumbo untuk pembangunan dan pemeliharaan trotoar pada tahun anggaran 2025. Dia ingin memastikan anggaran trotoar sebesar Rp407 miliar yang ada pada tiga dinas diawasi dengan ketat agar tidak dikerjakan asal-asalan.

“Trotoar bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah cerminan keberpihakan kita kepada pejalan kaki dan difabel. Anggaran besar ini harus menjadi investasi jangka panjang bagi Jakarta yang lebih manusiawi — bukan sekadar proyek yang menguap karena salah urus atau korupsi,” ujar Kevin kepada wartawan, Senin, 28 April 2025.

Dalam dokumen penetapan APBD 2025, jelasnya, anggaran jumbo tersebut tersebar di tiga dinas: Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Perumahan. Targetnya: membangun dan memelihara trotoar seluas 140 ribu meter persegi. Kevin mengingatkan, volume sebesar ini menuntut pengawasan mendalam agar hasilnya terasa di kaki masyarakat, bukan hanya di atas kertas.

PSI mengusulkan pendekatan berbasis akuntabilitas, partisipasi publik, dan keberpihakan nyata pada pejalan kaki. “Kami akan dorong Bina Marga dan dinas terkait untuk bekerja lebih cepat, transparan, dan melibatkan warga dalam setiap tahap,” kata Kevin.

Bukan Sekadar Bangun Baru

Pembangunan trotoar, menurut Kevin, mesti memenuhi sejumlah tolok ukur ketat: peningkatan luas trotoar layak, penurunan kecelakaan pejalan kaki, dan peningkatan kepuasan masyarakat. Semua itu, lanjutnya, hanya mungkin dicapai lewat penggunaan material tahan lama dan drainase yang mumpuni — bukan asal pasang yang hanya bertahan satu musim hujan.

Publikasi realisasi fisik dan keuangan proyek, kata Kevin, juga menjadi keniscayaan. “Tanpa transparansi, anggaran sebesar ini hanya akan menjadi ladang basah untuk proyek asal-asalan,” ia menambahkan.

Kevin mengingatkan, fokus berlebihan pada pembangunan baru tanpa memperbaiki trotoar rusak yang ada berpotensi menjadi pemborosan anggaran. Ia menekankan, minimal 30–40 persen dana harus dialokasikan untuk pemeliharaan.

Meneropong Kinerja Dinas Bina Marga

Kevin tak langsung menyimpulkan buruknya kinerja Dinas Bina Marga. Namun, ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap penyebab masalah trotoar di Jakarta.

Pertama, koordinasi antardinas masih lemah. Kerap kali, trotoar yang baru dibangun rusak oleh proyek drainase atau utilitas bawah tanah. Kedua, anggaran pemeliharaan dinilai tak memadai, kalah prioritas dibanding pembangunan baru. Ketiga, sistem pelaporan kerusakan trotoar dari warga masih jalan di tempat, membuat perbaikan kerap terlambat.

Kevin menawarkan sejumlah solusi: integrasi perencanaan antardinas lewat satu masterplan trotoar, sistem pemeliharaan berbasis aplikasi laporan masyarakat seperti Qlue atau JakLapor, serta peningkatan kapasitas teknis petugas pemeliharaan.

Mengunci Anggaran, Menghidupkan Partisipasi

Agar efektif, PSI mendorong setidaknya 40 persen anggaran trotoar dialokasikan untuk pemeliharaan, khususnya di kawasan padat seperti sekitar stasiun, halte, dan sekolah.

Standar teknis pembangunan trotoar, menurut Kevin, juga perlu diperketat: lebar minimal 2 meter, permukaan rata, dan bebas genangan. Vendor yang melanggar spesifikasi harus dikenai sanksi tegas.

Ia pun mendorong pelibatan masyarakat dalam desain trotoar lewat musyawarah kelurahan serta pembentukan komunitas “Trotoar Bersih” yang aktif mengawasi kualitas pekerjaan. Selain itu, audit berkala oleh lembaga independen seperti BPK atau Bawasda dinilai wajib untuk menutup celah penyelewengan.

“Trotoar adalah hak dasar warga kota,” tutup Kevin. “Dan hak itu harus dibangun — bukan hanya dalam beton, tetapi juga dalam niat baik dan tata kelola yang benar.”