Connect with us

Politik

Andre Rosiade: Komisi VI DPR Tegaskan Komitmen Awasi Penyelesaian Utang PT Istaka Karya

Published

on

Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian utang PT Istaka Karya (Persero) secara akuntabel dan berkeadilan, dengan fokus pada perlindungan hak-hak kreditur kecil. Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, mengungkapkan pentingnya mencari solusi terbaik untuk kreditur yang terdampak langsung.

“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal penyelesaian utang ini dengan transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” ujar Andre dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Penyelesaian utang PT Istaka Karya telah menjadi perhatian Komisi VI sejak awal, dengan berbagai rapat yang melibatkan pihak terkait untuk memastikan solusi yang tepat.

Komisi VI juga mendorong percepatan pelepasan hak tagih oleh BUMN terkait dan pembayaran termin pertama kepada para kreditur. Andre menekankan peran Kementerian BUMN sebagai sektor utama dalam menyelesaikan utang-piutang antar-BUMN dengan prinsip tata kelola yang baik.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa BUMN terkait seperti PT Brantas Abipraya, PT Waskita Karya, dan lainnya telah mengirimkan surat pelepasan hak tagih untuk mendahulukan kepentingan kreditur eksternal.

Advertisement

Kementerian BUMN juga sedang menyusun kebijakan nasional terkait pelepasan hak tagih dalam kasus kepailitan BUMN, yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk persetujuan.

Komisi VI DPR RI menyambut baik kebijakan ini dan menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian utang PT Istaka Karya hingga tuntas. Andre menutup pernyataan dengan menekankan pentingnya pengawasan dan kebijakan yang tepat dalam penanganan kepailitan BUMN di masa depan.

Sebagai informasi, per akhir April 2025, utang PT Istaka Karya tercatat sebesar Rp1,15 triliun, dengan 70 persen di antaranya utang kepada kreditur eksternal, termasuk vendor kecil dan menengah. Proses pelepasan hak tagih oleh BUMN terkait telah memasuki tahap akhir dan RUPS dijadwalkan dalam dua bulan ke depan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
Politik5 jam ago

Putih Sari: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian...

Netty Prasetiyani Dorong Tata Kelola MBG Diperkuat dari Hulu hingga Hilir Netty Prasetiyani Dorong Tata Kelola MBG Diperkuat dari Hulu hingga Hilir
Politik6 jam ago

Netty Prasetiyani Soroti Insentif SPPG Rp2.000 dan Tata Kelola Program MBG

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara menyeluruh,...

Sekolah Rakyat Berpotensi Jadi Wadah Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Rakyat Berpotensi Jadi Wadah Penguatan Pendidikan Karakter
Politik6 jam ago

Hetifah Sjaifudian: Sekolah Rakyat Berpotensi Jadi Wadah Penguatan Pendidikan Karakter

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kesiapan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat...

Berkunjung ke Rumah Kapolri Baru, Komisi III Harapkan Suyudi Serius Benahi Institusi Berkunjung ke Rumah Kapolri Baru, Komisi III Harapkan Suyudi Serius Benahi Institusi
Politik6 jam ago

Komisi III DPR RI Harapkan Kapolri Suyudi Serius Benahi Institusi

Komisi III DPR RI berkunjung ke kediaman Kapolri baru, di Kecamatan Setiabudi, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026). Dalam kesempatan...

DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI
Politik6 jam ago

UU Satu Data Indonesia Disahkan DPR RI, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI

Selain UU Pelindungan Ketenagakerjaan, DPR dalam Rapat Paripurna hari ini juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) sebagai...

Ferdiansyah Usul Parlemen Remaja Digelar Dua hingga Tiga Angkatan Ferdiansyah Usul Parlemen Remaja Digelar Dua hingga Tiga Angkatan
Politik6 jam ago

Ferdiansyah Dorong Penyelenggaraan Parlemen Remaja Digelar Dua hingga Tiga Angkatan

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mendorong penyelenggaraan Parlemen Remaja DPR RI diperluas seiring tingginya minat generasi muda mengikuti program...

BKSAP Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru, Perkuat Diplomasi Indonesia Bebas-Aktif BKSAP Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru, Perkuat Diplomasi Indonesia Bebas-Aktif
Politik6 jam ago

BKSAP Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah melantik Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri yang baru, menggantikan suksesor sebelumnya...

Bantaran Sungai Hambat Penanganan Banjir, Roberth Rouw Minta Pemda Bertindak Bantaran Sungai Hambat Penanganan Banjir, Roberth Rouw Minta Pemda Bertindak
Politik6 jam ago

Penanganan Banjir Cikeas Terkendala Lahan, Roberth Rouw Minta Bantaran Sungai Ditertibka

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan pemanfaatan bantaran sungai menjadi salah satu kendala dalam percepatan penanganan banjir...

Penanganan Banjir Cikeas Terkendala Lahan, Mori Hanafi Usulkan Kolam Retensi Penanganan Banjir Cikeas Terkendala Lahan, Mori Hanafi Usulkan Kolam Retensi
Politik6 jam ago

Penanganan Banjir Cikeas, Mori Hanafi Usulkan Kolam Retensi

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai penanganan banjir di sepanjang aliran Sungai Cikeas masih membutuhkan langkah terpadu antara...

GIIC Dihuni Industri Global, Samuel Wattimena Soroti SDM dan UMKM Lokal GIIC Dihuni Industri Global, Samuel Wattimena Soroti SDM dan UMKM Lokal
Politik6 jam ago

GIIC Dihuni Industri Global, Samuel JD Wattimena Soroti SDM dan UMKM Lokal

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena menilai kunjungan Panja Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke kawasan industri...