Connect with us

Politik

La Tinro: Lima Provinsi Belum Punya Museum, Papua Harus Jadi Prioritas

Published

on

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2026 serta program yang akan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai kriteria teknis yang ditetapkan.

Dalam paparannya, Wakil Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa pagu indikatif Kementerian Kebudayaan tahun 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Namun, untuk memenuhi kebutuhan program prioritas masih dibutuhkan tambahan Rp4,28 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran mencapai Rp5,7 triliun.

Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, menyoroti masih adanya lima provinsi di Indonesia, termasuk Papua, yang belum memiliki museum. Padahal, wilayah tersebut memiliki kekayaan budaya dan situs bersejarah yang layak mendapat perhatian serius pemerintah.

“Data yang kami terima, museum di Indonesia ada sekitar 440, dimana 262 dikelola pemerintah dan sebagian besar berada di Jawa. Namun, hingga kini masih ada lima provinsi, salah satunya Papua, yang sama sekali belum memiliki museum. Padahal, disana banyak sekali situs budaya yang harus dilestarikan. Papua harus menjadi prioritas,” tegas La Tinro dalam rapat tersebut, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, keberadaan museum tidak hanya penting untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga dapat menjadi sarana pendidikan generasi muda sekaligus destinasi wisata yang berkontribusi pada perekonomian daerah.

Advertisement

La Tinro juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kebudayaan. Ia mencontohkan di Sulawesi Selatan, jumlah juru pelihara hanya 230 orang untuk lebih dari 3.000 situs budaya.

“Satu orang juru pelihara harus menangani belasan bahkan puluhan situs sekaligus. Bagaimana mereka bisa maksimal kalau jumlahnya sangat terbatas? Harus ada rekrutmen dan pelatihan lebih banyak tenaga ahli kebudayaan ke depan,” ujarnya.

Terkait anggaran, La Tinro menilai tambahan Rp4,28 triliun untuk sektor kebudayaan masih belum cukup. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, alokasi anggaran Indonesia untuk kebudayaan masih relatif kecil.

“Tambahan Rp4,2 triliun menurut saya masih kurang, apalagi jika melihat negara-negara tetangga yang anggarannya jauh lebih besar. Namun mudah-mudahan permintaan ini bisa direalisasikan, agar penguatan kebudayaan di Indonesia benar-benar berjalan,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
Politik7 jam ago

Putih Sari: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian...

Netty Prasetiyani Dorong Tata Kelola MBG Diperkuat dari Hulu hingga Hilir Netty Prasetiyani Dorong Tata Kelola MBG Diperkuat dari Hulu hingga Hilir
Politik8 jam ago

Netty Prasetiyani Soroti Insentif SPPG Rp2.000 dan Tata Kelola Program MBG

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara menyeluruh,...

Sekolah Rakyat Berpotensi Jadi Wadah Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Rakyat Berpotensi Jadi Wadah Penguatan Pendidikan Karakter
Politik8 jam ago

Hetifah Sjaifudian: Sekolah Rakyat Berpotensi Jadi Wadah Penguatan Pendidikan Karakter

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kesiapan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat...

Berkunjung ke Rumah Kapolri Baru, Komisi III Harapkan Suyudi Serius Benahi Institusi Berkunjung ke Rumah Kapolri Baru, Komisi III Harapkan Suyudi Serius Benahi Institusi
Politik8 jam ago

Komisi III DPR RI Harapkan Kapolri Suyudi Serius Benahi Institusi

Komisi III DPR RI berkunjung ke kediaman Kapolri baru, di Kecamatan Setiabudi, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026). Dalam kesempatan...

DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI
Politik8 jam ago

UU Satu Data Indonesia Disahkan DPR RI, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI

Selain UU Pelindungan Ketenagakerjaan, DPR dalam Rapat Paripurna hari ini juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) sebagai...

Ferdiansyah Usul Parlemen Remaja Digelar Dua hingga Tiga Angkatan Ferdiansyah Usul Parlemen Remaja Digelar Dua hingga Tiga Angkatan
Politik8 jam ago

Ferdiansyah Dorong Penyelenggaraan Parlemen Remaja Digelar Dua hingga Tiga Angkatan

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mendorong penyelenggaraan Parlemen Remaja DPR RI diperluas seiring tingginya minat generasi muda mengikuti program...

BKSAP Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru, Perkuat Diplomasi Indonesia Bebas-Aktif BKSAP Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru, Perkuat Diplomasi Indonesia Bebas-Aktif
Politik8 jam ago

BKSAP Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah melantik Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri yang baru, menggantikan suksesor sebelumnya...

Bantaran Sungai Hambat Penanganan Banjir, Roberth Rouw Minta Pemda Bertindak Bantaran Sungai Hambat Penanganan Banjir, Roberth Rouw Minta Pemda Bertindak
Politik8 jam ago

Penanganan Banjir Cikeas Terkendala Lahan, Roberth Rouw Minta Bantaran Sungai Ditertibka

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan pemanfaatan bantaran sungai menjadi salah satu kendala dalam percepatan penanganan banjir...

Penanganan Banjir Cikeas Terkendala Lahan, Mori Hanafi Usulkan Kolam Retensi Penanganan Banjir Cikeas Terkendala Lahan, Mori Hanafi Usulkan Kolam Retensi
Politik8 jam ago

Penanganan Banjir Cikeas, Mori Hanafi Usulkan Kolam Retensi

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai penanganan banjir di sepanjang aliran Sungai Cikeas masih membutuhkan langkah terpadu antara...

GIIC Dihuni Industri Global, Samuel Wattimena Soroti SDM dan UMKM Lokal GIIC Dihuni Industri Global, Samuel Wattimena Soroti SDM dan UMKM Lokal
Politik8 jam ago

GIIC Dihuni Industri Global, Samuel JD Wattimena Soroti SDM dan UMKM Lokal

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena menilai kunjungan Panja Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke kawasan industri...