Connect with us

Politik

La Tinro: Lima Provinsi Belum Punya Museum, Papua Harus Jadi Prioritas

Published

on

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2026 serta program yang akan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai kriteria teknis yang ditetapkan.

Dalam paparannya, Wakil Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa pagu indikatif Kementerian Kebudayaan tahun 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Namun, untuk memenuhi kebutuhan program prioritas masih dibutuhkan tambahan Rp4,28 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran mencapai Rp5,7 triliun.

Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, menyoroti masih adanya lima provinsi di Indonesia, termasuk Papua, yang belum memiliki museum. Padahal, wilayah tersebut memiliki kekayaan budaya dan situs bersejarah yang layak mendapat perhatian serius pemerintah.

“Data yang kami terima, museum di Indonesia ada sekitar 440, dimana 262 dikelola pemerintah dan sebagian besar berada di Jawa. Namun, hingga kini masih ada lima provinsi, salah satunya Papua, yang sama sekali belum memiliki museum. Padahal, disana banyak sekali situs budaya yang harus dilestarikan. Papua harus menjadi prioritas,” tegas La Tinro dalam rapat tersebut, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, keberadaan museum tidak hanya penting untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga dapat menjadi sarana pendidikan generasi muda sekaligus destinasi wisata yang berkontribusi pada perekonomian daerah.

Advertisement

La Tinro juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kebudayaan. Ia mencontohkan di Sulawesi Selatan, jumlah juru pelihara hanya 230 orang untuk lebih dari 3.000 situs budaya.

“Satu orang juru pelihara harus menangani belasan bahkan puluhan situs sekaligus. Bagaimana mereka bisa maksimal kalau jumlahnya sangat terbatas? Harus ada rekrutmen dan pelatihan lebih banyak tenaga ahli kebudayaan ke depan,” ujarnya.

Terkait anggaran, La Tinro menilai tambahan Rp4,28 triliun untuk sektor kebudayaan masih belum cukup. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, alokasi anggaran Indonesia untuk kebudayaan masih relatif kecil.

“Tambahan Rp4,2 triliun menurut saya masih kurang, apalagi jika melihat negara-negara tetangga yang anggarannya jauh lebih besar. Namun mudah-mudahan permintaan ini bisa direalisasikan, agar penguatan kebudayaan di Indonesia benar-benar berjalan,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...