Connect with us

Politik

Himmatul Aliyah: Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil

Published

on

Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil

Komisi X DPR RI menyoroti persoalan pemenuhan daya tampung mahasiswa dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), khususnya terkait perbedaan ruang pengisian kuota antara Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dan PTN non-BH. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat evaluasi agar pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru berjalan lebih adil dan proporsional.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisi X DPR RI dengan para rektor dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Banten, Jumat (2/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas persoalan daya tampung PTN, termasuk kondisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang disebut masih memiliki sisa daya tampung meski penerimaan mahasiswa baru telah mencapai sekitar 80 persen.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, PTNBH memiliki ruang untuk memenuhi daya tampung melalui seleksi mandiri hingga batas tertentu. Sementara itu, PTN non-BH memiliki ketentuan berbeda dalam pengisian sisa daya tampung.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan penerapan aturan kuota dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara konsisten. Himmatul juga mengingatkan perguruan tinggi agar tidak menambah kuota atau memperpanjang proses penerimaan di luar ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Aturan mainnya sudah tegas. Kalau ada perguruan tinggi yang melanggar batas waktu atau menambah kuota di luar ketetapan, akan langsung dikenakan sanksi jalur merah,” ujar Himmatul.

Advertisement

Di sisi lain, Himmatul menanggapi kekhawatiran perguruan tinggi swasta (PTS) mengenai persaingan dalam menjaring calon mahasiswa di tengah penerapan SPMB. Ia mendorong PTS meningkatkan daya saing melalui penguatan program studi, mutu akademik, serta kesiapan lulusan memasuki dunia kerja.

Menurutnya, PTS tidak perlu terlalu mengkhawatirkan persaingan dengan PTN selama seluruh perguruan tinggi mematuhi ketentuan daya tampung dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru. Persaingan, lanjutnya, harus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan.

“PTS tidak perlu khawatir berlebihan selama aturan main kuota PTN dipatuhi. Mari bersaing secara kualitas; jika kampus memiliki keunikan, mutu akademik yang baik, dan jaringan alumni yang kuat, universitas tersebut akan tetap dicari oleh calon mahasiswa,” pungkas Himmatul.

Pertemuan yang berlangsung di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten, tersebut turut dihadiri otoritas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Rektor Untirta, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Rektor Universitas Pamulang, Rektor Universitas Al Khairiyah, serta sejumlah akademisi.

Berdasarkan data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, Universitas Pamulang di Tangerang Selatan tercatat menerima 29.902 mahasiswa baru pada 2025.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna
Politik50 detik ago

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna

Komisi IX DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam...

Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi
Politik2 menit ago

Syarif Fasha: Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi

Anggota BURT DPR RI Syarif Fasha menyoroti masih rendahnya jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) yang dinilai belum...

Perizinan Berbelit Hambat Investasi, Evita Nursanty Usulkan Sistem Satu Pintu Perizinan Berbelit Hambat Investasi, Evita Nursanty Usulkan Sistem Satu Pintu
Politik3 menit ago

Evita Nursanty Usulkan Sistem Satu Pintu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong penyelesaian tumpang tindih regulasi tata ruang, pertanahan, dan rumitnya birokrasi perizinan...

Disetujui di Tingkat I, RUU SDI Siap Dibawa ke Paripurna Tekankan Bagi-Pakai Data Disetujui di Tingkat I, RUU SDI Siap Dibawa ke Paripurna Tekankan Bagi-Pakai Data
Politik4 menit ago

RUU SDI Dibawa ke Paripurna Tekankan Bagi-Pakai Data

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung mengapresiasi kerja sama seluruh pihak, baik DPR RI maupun pemerintah, yang...

Meitri Dorong Pengembangan Riset Bidang Hukum Internasional untuk Perkuat Diplomasi Parlemen Meitri Dorong Pengembangan Riset Bidang Hukum Internasional untuk Perkuat Diplomasi Parlemen
Politik5 menit ago

Meitri Citra Wardani Dorong Pengembangan Riset Bidang Hukum Internasional untuk Perkuat Diplomasi Parlemen

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendorong Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (FH UMT) mengembangkan...

Bukan Sekadar Tanggap Darurat, BAM Minta Mitigasi Bencana Kebumen Diperkuat Bukan Sekadar Tanggap Darurat, BAM Minta Mitigasi Bencana Kebumen Diperkuat
Politik6 menit ago

Bukan Sekadar Tanggap Darurat, Taufiq R Abdullah Minta Mitigasi Bencana Kebumen Diperkuat

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menekankan bahwa penanganan kebencanaan tidak boleh berhenti pada tahap...

Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla
Politik2 jam ago

Herry Dermawan Minta Masyarakat Peduli Api Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla

Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan menilai Masyarakat Peduli Api (MPA) memiliki peran penting dalam mendeteksi kebakaran hutan dan...

PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis
Politik2 jam ago

Lalu Hadrian Irfani: PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memberikan perhatian dan dukungan yang setara kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tengah rencana...

Furtasan Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS Furtasan Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS
Politik2 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menyoroti persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi...

Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil
Politik2 jam ago

Himmatul Aliyah: Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil

Komisi X DPR RI menyoroti persoalan pemenuhan daya tampung mahasiswa dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), khususnya terkait perbedaan...