Connect with us

Politik

Himmatul Aliyah: Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil

Published

on

Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil

Komisi X DPR RI menyoroti persoalan pemenuhan daya tampung mahasiswa dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), khususnya terkait perbedaan ruang pengisian kuota antara Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dan PTN non-BH. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat evaluasi agar pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru berjalan lebih adil dan proporsional.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisi X DPR RI dengan para rektor dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Banten, Jumat (2/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas persoalan daya tampung PTN, termasuk kondisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang disebut masih memiliki sisa daya tampung meski penerimaan mahasiswa baru telah mencapai sekitar 80 persen.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, PTNBH memiliki ruang untuk memenuhi daya tampung melalui seleksi mandiri hingga batas tertentu. Sementara itu, PTN non-BH memiliki ketentuan berbeda dalam pengisian sisa daya tampung.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan penerapan aturan kuota dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara konsisten. Himmatul juga mengingatkan perguruan tinggi agar tidak menambah kuota atau memperpanjang proses penerimaan di luar ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Aturan mainnya sudah tegas. Kalau ada perguruan tinggi yang melanggar batas waktu atau menambah kuota di luar ketetapan, akan langsung dikenakan sanksi jalur merah,” ujar Himmatul.

Advertisement

Di sisi lain, Himmatul menanggapi kekhawatiran perguruan tinggi swasta (PTS) mengenai persaingan dalam menjaring calon mahasiswa di tengah penerapan SPMB. Ia mendorong PTS meningkatkan daya saing melalui penguatan program studi, mutu akademik, serta kesiapan lulusan memasuki dunia kerja.

Menurutnya, PTS tidak perlu terlalu mengkhawatirkan persaingan dengan PTN selama seluruh perguruan tinggi mematuhi ketentuan daya tampung dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru. Persaingan, lanjutnya, harus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan.

“PTS tidak perlu khawatir berlebihan selama aturan main kuota PTN dipatuhi. Mari bersaing secara kualitas; jika kampus memiliki keunikan, mutu akademik yang baik, dan jaringan alumni yang kuat, universitas tersebut akan tetap dicari oleh calon mahasiswa,” pungkas Himmatul.

Pertemuan yang berlangsung di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten, tersebut turut dihadiri otoritas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Rektor Untirta, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Rektor Universitas Pamulang, Rektor Universitas Al Khairiyah, serta sejumlah akademisi.

Berdasarkan data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, Universitas Pamulang di Tangerang Selatan tercatat menerima 29.902 mahasiswa baru pada 2025.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla
Politik58 menit ago

Herry Dermawan Minta Masyarakat Peduli Api Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla

Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan menilai Masyarakat Peduli Api (MPA) memiliki peran penting dalam mendeteksi kebakaran hutan dan...

PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis
Politik60 menit ago

Lalu Hadrian Irfani: PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memberikan perhatian dan dukungan yang setara kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tengah rencana...

Furtasan Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS Furtasan Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS
Politik1 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menyoroti persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi...

Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil
Politik1 jam ago

Himmatul Aliyah: Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil

Komisi X DPR RI menyoroti persoalan pemenuhan daya tampung mahasiswa dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), khususnya terkait perbedaan...

Komisi VIII Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama Komisi VIII Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama
Politik1 jam ago

Singgih Januratmoko Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama

Komisi VIII DPR RI meminta pengelola Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo, Jawa Tengah, terus mengevaluasi pola pengasuhan dan pembinaan siswa...

Sumur Tua Tetap Produktif, Andre Rosiade Apresiasi Kinerja PHE ONWJ Sumur Tua Tetap Produktif, Andre Rosiade Apresiasi Kinerja PHE ONWJ
Politik1 jam ago

Andre Rosiade Apresiasi Kinerja PHE ONWJ

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi kinerja Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) dalam menjaga...

Andre Usulkan Pelita Air Tambah Armada Jenis ATR Di Wilayah Timur Andre Usulkan Pelita Air Tambah Armada Jenis ATR Di Wilayah Timur
Politik1 jam ago

Andre Rosiade Usulkan Pelita Air Tambah Armada Jenis ATR Di Wilayah Timur

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengusulkan penambahan armada pesawat jenis ATR (Avions de Transport Régional), yakni pesawat komersial...

Komisi VIII Dorong Kepastian Standar Layanan Bimbingan KBIHU Komisi VIII Dorong Kepastian Standar Layanan Bimbingan KBIHU
Politik1 jam ago

Abidin Fikri Dorong Kepastian Standar Layanan Bimbingan KBIHU

Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umrah menyusun standardisasi layanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), khususnya...

Kawasan Industri Tak Boleh Eksklusif, Alifudin Tekankan Peran UMKM Kawasan Industri Tak Boleh Eksklusif, Alifudin Tekankan Peran UMKM
Politik1 jam ago

Alifudin Minta RUU Kawasan Industri Beri Ruang bagi UMKM dan Masyarakat Lokal

Anggota Komisi VII DPR RI Alifudin, menegaskan pentingnya RUU Kawasan Industri memperkuat ekosistem industri nasional yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya,...

Abidin Fikri Minta Kemenhaj Buka Data di Balik Masa Tunggu Haji 14 Tahun Abidin Fikri Minta Kemenhaj Buka Data di Balik Masa Tunggu Haji 14 Tahun
Politik1 jam ago

Abidin Fikri Minta Kementerian Haji dan Umrah Buka Data di Balik Masa Tunggu Haji 14 Tahun

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan penjelasan resmi mengenai klaim penurunan...