Connect with us

Politik

Syahrul Aidi Desak Parlemen Dunia Bela Hak Minoritas Muslim di India

Published

on

Selain Palestina-Sudan, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP di Sidang IPU Tanzania

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat, menegaskan pihaknya menyuarakan persoalan Palestina dan Sudan, tetapi juga soal kondisi minoritas Muslim di India dalam banyak forum-forum internasional. Salah satu bukti keberpihakannya adalah saat menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian , pada 5–9 Oktober 2026.

Menurut Syahrul Aidi, berbagai laporan lembaga HAM internasional mencatat adanya tindakan diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap komunitas Muslim di India. Hal itu disampaikan Syahrul dalam salah satu rangkaian kegiatan IPU Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang menjadi salah satu agenda Sidang ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania, Senin (6/10/2026) waktu setempat.

“Dalam sejumlah kasus, laporan tersebut juga menyoroti pembongkaran rumah, properti, hingga tempat ibadah. Kondisi seperti ini tidak boleh luput dari perhatian masyarakat internasional,” ujar Syahrul Aidi dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Oleh karena itu, ia mendorong parlemen negara-negara Muslim khususnya melalui forum parlemen dunia untuk menyatakan sikap dan menyerukan kepada Pemerintah India agar sungguh-sungguh menghormati hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta hak-hak kelompok minoritas.

“Kita menghormati kedaulatan setiap negara. Namun, pada saat yang sama, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia adalah nilai universal yang menjadi tanggung jawab bersama,” tandas Politisi Fraksi PKS itu.

Advertisement

Syahrul Aidi menegaskan, tidak boleh ada seseorang yang kehilangan rasa aman hanya karena agama yang dianutnya. Demikian pula, tidak boleh ada masyarakat yang mengalami intimidasi dan diskriminasi hanya karena mereka merupakan kelompok minoritas.

Menurut Anggota Komisi Luar Negeri DPR RI tersebut, persoalan kemanusiaan harus menjadi perhatian bersama parlemen dunia tanpa membedakan latar belakang agama maupun negara.

“Palestina harus kita suarakan. Sudan harus kita pedulikan. Dan penderitaan minoritas Muslim di berbagai belahan dunia juga tidak boleh kita abaikan,” tegasnya.

Dari Arusha, Tanzania, Syahrul Aidi menyerukan agar parlemen dunia tidak hanya berbicara mengenai demokrasi dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga berdiri teguh dalam memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi setiap manusia tanpa diskriminasi.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik11 menit ago

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian...

BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Politik12 menit ago

BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan...

Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Politik1 jam ago

Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...

Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
Politik1 jam ago

DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional

DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma,...

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Politik1 jam ago

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu...

Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Politik1 jam ago

Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
Politik1 jam ago

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset
Politik1 jam ago

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset

Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...

BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Politik1 jam ago

BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Politik1 jam ago

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII DPR RI Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat

Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku...