Connect with us

Politik

Syahrul Aidi Desak Parlemen Dunia Bela Hak Minoritas Muslim di India

Published

on

Selain Palestina-Sudan, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP di Sidang IPU Tanzania

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat, menegaskan pihaknya menyuarakan persoalan Palestina dan Sudan, tetapi juga soal kondisi minoritas Muslim di India dalam banyak forum-forum internasional. Salah satu bukti keberpihakannya adalah saat menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian , pada 5–9 Oktober 2026.

Menurut Syahrul Aidi, berbagai laporan lembaga HAM internasional mencatat adanya tindakan diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap komunitas Muslim di India. Hal itu disampaikan Syahrul dalam salah satu rangkaian kegiatan IPU Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang menjadi salah satu agenda Sidang ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania, Senin (6/10/2026) waktu setempat.

“Dalam sejumlah kasus, laporan tersebut juga menyoroti pembongkaran rumah, properti, hingga tempat ibadah. Kondisi seperti ini tidak boleh luput dari perhatian masyarakat internasional,” ujar Syahrul Aidi dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Oleh karena itu, ia mendorong parlemen negara-negara Muslim khususnya melalui forum parlemen dunia untuk menyatakan sikap dan menyerukan kepada Pemerintah India agar sungguh-sungguh menghormati hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta hak-hak kelompok minoritas.

“Kita menghormati kedaulatan setiap negara. Namun, pada saat yang sama, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia adalah nilai universal yang menjadi tanggung jawab bersama,” tandas Politisi Fraksi PKS itu.

Advertisement

Syahrul Aidi menegaskan, tidak boleh ada seseorang yang kehilangan rasa aman hanya karena agama yang dianutnya. Demikian pula, tidak boleh ada masyarakat yang mengalami intimidasi dan diskriminasi hanya karena mereka merupakan kelompok minoritas.

Menurut Anggota Komisi Luar Negeri DPR RI tersebut, persoalan kemanusiaan harus menjadi perhatian bersama parlemen dunia tanpa membedakan latar belakang agama maupun negara.

“Palestina harus kita suarakan. Sudan harus kita pedulikan. Dan penderitaan minoritas Muslim di berbagai belahan dunia juga tidak boleh kita abaikan,” tegasnya.

Dari Arusha, Tanzania, Syahrul Aidi menyerukan agar parlemen dunia tidak hanya berbicara mengenai demokrasi dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga berdiri teguh dalam memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi setiap manusia tanpa diskriminasi.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Politik4 menit ago

Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
Politik5 menit ago

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset
Politik5 menit ago

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset

Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...

BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Politik5 menit ago

BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Politik6 menit ago

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII DPR RI Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat

Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku...

Di Tengah Ketidakpastian Global, Komitmen Presiden Prabowo Hadirkan Subsidi Biaya Haji 2027 Di Tengah Ketidakpastian Global, Komitmen Presiden Prabowo Hadirkan Subsidi Biaya Haji 2027
Politik6 menit ago

Subsidi Haji 2027 Rp3,18 Juta per Jemaah

Kabar menggembirakan datang bagi calon jemaah haji Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan memicu kenaikan berbagai...

Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027 Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027
Politik12 menit ago

Komisi VIII DPR RI Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah....

Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan
Politik12 menit ago

Mardani Ali Sera Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, yang juga menjabat sebagai Anggota Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU) mewakili Grup Asia-Pasifik, aktif...

BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Politik13 menit ago

BAKN DPR RI Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengawal implementasi perubahan tata kelola pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)...

Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional
Politik13 menit ago

Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional untuk memperkecil kesenjangan...