Politik
Tak Hanya untuk Negara, Andi Amar Minta Aset Sitaan Juga Pulihkan Kerugian Korban
Published
7 jam agoon
Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mengakomodasi mekanisme pemulihan hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Menurutnya, aset hasil perampasan tidak semestinya selalu dikembalikan kepada negara, tetapi juga harus dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban.
Andi Amar menegaskan, tujuan perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan pengembalian kerugian negara, tetapi juga pemulihan hak pihak-pihak yang dirugikan akibat tindak pidana. Karena itu, apabila masyarakat menjadi korban, pengembalian aset perlu mempertimbangkan identitas dan data korban agar penyalurannya tepat sasaran.
“Tidak selamanya bahwa perampasan aset itu harus dipulihkan kembali ke negara. Kalau korbannya ternyata masyarakat, kita kembalikan ke masyarakat yang membutuhkan yang sesuai dengan data korban yang terjadi,” ujar Andi Amar dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut, pemulihan hak korban perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dengan demikian, aset yang berhasil dipulihkan tidak hanya memberikan manfaat bagi negara, tetapi juga dapat mengembalikan hak masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.
Ia menambahkan, pembahasan RUU Perampasan Aset harus tetap mengedepankan ketepatan sasaran dan kekuatan pembuktian. Proses perampasan tidak boleh dilakukan secara sembarangan hingga mengambil hak pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
“Tidak dengan cepatnya, tapi bagaimana tepat sasaran dengan pembuktian yang kuat. Tidak asal-asal merampas, tidak mengambil hak yang tidak seharusnya, dan juga mengembalikan hak bagi orang-orang yang memang memilikinya,” tegasnya.
Andi Amar juga mengingatkan bahwa mekanisme perampasan aset yang diterapkan di negara lain tidak dapat langsung diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Menurutnya, praktik internasional dapat menjadi referensi, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik hukum nasional.
Melalui pembahasan RUU tersebut, Andi Amar berharap pengaturan perampasan aset dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan aset yang dipulihkan benar-benar memberikan manfaat bagi pihak yang berhak. Dengan begitu, pengembalian aset hasil tindak pidana dapat menjangkau kepentingan negara sekaligus masyarakat yang menjadi korban.
Polemik Transparansi Ijazah Anggota DPR, Sufmi Dasco Arahkan Publik Cek Data KPU
Bob Hasan: Regulasi Hak Cipta Harus Menyesuaikan Perkembangan Teknologi AI
Presiden Prabowo Dorong Pengembangan Sabang-Andaman, Perkuat Konektivitas Maritim ASEAN-India
Di KTT ASEAN-Jepang, Presiden Prabowo Tawarkan Kolaborasi Energi Terbarukan hingga Teknologi
Dasco: Aspirasi Masyarakat dan Akademisi Penting untuk Matangkan RUU Penyadapan
Tak Hanya untuk Negara, Andi Amar Minta Aset Sitaan Juga Pulihkan Kerugian Korban
Azis Subekti: RUU Adminduk Dorong Negara Lebih Aktif Layani Kebutuhan Warga
Habiburokhman Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas, Lindungi Masyarakat dari Penyadapan Ilegal
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Menhan Sjafrie Tinjau Brigif TP 58/Jayasingawarman, Dorong Sinergi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Bogor

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...
Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...
BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

