Connect with us

Politik

Dasco: Aspirasi Masyarakat dan Akademisi Penting untuk Matangkan RUU Penyadapan

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat, pakar hukum, dan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat memperkaya substansi regulasi sehingga mampu menjawab kebutuhan pengaturan penyadapan secara komprehensif.

Dasco menjelaskan, pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) oleh Komisi III DPR RI merupakan bagian dari upaya menghimpun pandangan berbagai pihak sebelum merumuskan materi yang akan dimasukkan ke dalam RUU tersebut.

“Hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi, sehingga masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU Penyadapan,” ujar Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, penyusunan RUU Penyadapan membutuhkan masukan yang luas agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan aparat penegak hukum, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan di masyarakat terkait praktik penyadapan.

Karena itu, pimpinan DPR RI akan terus berkoordinasi dengan komisi teknis dan alat kelengkapan dewan terkait untuk memastikan proses penyusunan regulasi berjalan sesuai kebutuhan. Koordinasi tersebut juga diperlukan agar berbagai aspirasi yang dihimpun melalui rangkaian rapat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan substansi RUU.

Advertisement

“Nah, kami dari pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan Komisi Teknis serta badan terkait agar RUU tersebut sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada,” jelas Pejuang PolitiK Fraksi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menggelar RDP dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri untuk mendengarkan masukan terkait RUU Penyadapan. Dalam pembahasan tersebut, sejumlah anggota Komisi III turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kewenangan penyadapan, mekanisme perizinan, perlindungan hak privasi, serta pencegahan penyalahgunaan perangkat penyadapan.

Melalui penyerapan aspirasi dan koordinasi antarlembaga DPR, Dasco berharap RUU Penyadapan dapat menghasilkan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyadapan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik5 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik5 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...