Politik
Dasco: Aspirasi Masyarakat dan Akademisi Penting untuk Matangkan RUU Penyadapan
Published
7 jam agoon
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat, pakar hukum, dan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat memperkaya substansi regulasi sehingga mampu menjawab kebutuhan pengaturan penyadapan secara komprehensif.
Dasco menjelaskan, pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) oleh Komisi III DPR RI merupakan bagian dari upaya menghimpun pandangan berbagai pihak sebelum merumuskan materi yang akan dimasukkan ke dalam RUU tersebut.
“Hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi, sehingga masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU Penyadapan,” ujar Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, penyusunan RUU Penyadapan membutuhkan masukan yang luas agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan aparat penegak hukum, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan di masyarakat terkait praktik penyadapan.
Karena itu, pimpinan DPR RI akan terus berkoordinasi dengan komisi teknis dan alat kelengkapan dewan terkait untuk memastikan proses penyusunan regulasi berjalan sesuai kebutuhan. Koordinasi tersebut juga diperlukan agar berbagai aspirasi yang dihimpun melalui rangkaian rapat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan substansi RUU.
“Nah, kami dari pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan Komisi Teknis serta badan terkait agar RUU tersebut sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada,” jelas Pejuang PolitiK Fraksi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menggelar RDP dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri untuk mendengarkan masukan terkait RUU Penyadapan. Dalam pembahasan tersebut, sejumlah anggota Komisi III turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kewenangan penyadapan, mekanisme perizinan, perlindungan hak privasi, serta pencegahan penyalahgunaan perangkat penyadapan.
Melalui penyerapan aspirasi dan koordinasi antarlembaga DPR, Dasco berharap RUU Penyadapan dapat menghasilkan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyadapan.
Polemik Transparansi Ijazah Anggota DPR, Sufmi Dasco Arahkan Publik Cek Data KPU
Bob Hasan: Regulasi Hak Cipta Harus Menyesuaikan Perkembangan Teknologi AI
Presiden Prabowo Dorong Pengembangan Sabang-Andaman, Perkuat Konektivitas Maritim ASEAN-India
Di KTT ASEAN-Jepang, Presiden Prabowo Tawarkan Kolaborasi Energi Terbarukan hingga Teknologi
Dasco: Aspirasi Masyarakat dan Akademisi Penting untuk Matangkan RUU Penyadapan
Tak Hanya untuk Negara, Andi Amar Minta Aset Sitaan Juga Pulihkan Kerugian Korban
Azis Subekti: RUU Adminduk Dorong Negara Lebih Aktif Layani Kebutuhan Warga
Habiburokhman Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas, Lindungi Masyarakat dari Penyadapan Ilegal
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Menhan Sjafrie Tinjau Brigif TP 58/Jayasingawarman, Dorong Sinergi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Bogor

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...
Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...
BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

