Connect with us

Politik

Bob Hasan: Regulasi Hak Cipta Harus Menyesuaikan Perkembangan Teknologi AI

Published

on

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) turut menjadi perhatian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta. Teknologi AI yang mampu menghasilkan berbagai karya dinilai perlu menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam penyempurnaan regulasi tersebut.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan perkembangan AI menghadirkan persoalan baru dalam pengaturan hak cipta. Pasalnya, AI tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknologi, tetapi juga mampu menghasilkan karya yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan regulasi.

Menurutnya, aspek tersebut berpotensi menjadi salah satu materi utama pembahasan Baleg pada pekan ini. Karena itu, pengaturan mengenai karya berbasis AI perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan praktik pemanfaatannya di masyarakat.

“AI ini produk buatan manusia juga, hasil karya ciptaan juga. Ini juga akan menjadi pertimbangan di dalam pembahasan yang sedang digelar di Baleg DPR pada awal minggu ini,” ujar Bob Hasan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, pembahasan mengenai karya berbasis AI masih membutuhkan masukan dan partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini penting agar Baleg memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemanfaatan AI dalam proses penciptaan karya.

Advertisement

Dalam proses tersebut, Baleg membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk platform digital yang memanfaatkan teknologi AI serta para pembuat karya yang menggunakan teknologi tersebut. Masukan dari para pemangku kepentingan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan ketentuan yang relevan dengan perkembangan teknologi.

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pembahasan tidak hanya melihat perkembangan AI dari sisi teknologi, tetapi juga mempertimbangkan aspek penciptaan karya dan kepentingan para pihak yang terlibat.

“Ini yang kemungkinan akan menjadi satu bahan utama perbincangan kita dan kita masih memerlukan masukan, partisipasi publik dari para stakeholder, baik daripada digital platform maupun juga para pembuat karya yang berdasarkan daripada Artificial Intelligence (AI),” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik5 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik5 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...