Connect with us

Politik

Azis Subekti: RUU Adminduk Dorong Negara Lebih Aktif Layani Kebutuhan Warga

Published

on

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) diarahkan untuk mengubah paradigma pelayanan administrasi kependudukan, dari yang semula pasif menjadi aktif dan responsif. Melalui perubahan tersebut, negara diharapkan semakin hadir dalam memenuhi kebutuhan administrasi setiap warga negara.

Hal itu disampaikan Azis saat memberikan keterangan kepada Parlementaria dan awak media usai Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI terkait pembahasan RUU Adminduk di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Azis, salah satu pokok penting dalam revisi regulasi tersebut adalah perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi kependudukan. Negara tidak lagi sekedar menunggu masyarakat mengurus dokumen kependudukan, tetapi harus aktif merespons setiap dinamika kependudukan.

“Pertama adalah mengenai paradigma tentang administrasi kependudukan. Kita akan mengubah dari status quo pasif menjadi status quo aktif. Artinya, negara hadir, negara harus responsif terhadap dinamika kependudukan. Anak lahir itu bukan hanya hak, tapi kewajiban negara untuk memberikan akta kelahiran, dan seterusnya,” jelasnya.

Selain perubahan paradigma, Azis menyebut pembaruan landasan yuridis dan sosiologis juga menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU tersebut. Dari sisi yuridis, regulasi perlu diselaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan Satu Data Indonesia yang menekankan integrasi dan interoperabilitas data.

Advertisement

Menurut Legislator Fraksi Partai Gerindra ini, integrasi data kependudukan merupakan kebutuhan mendasar untuk membangun sistem administrasi yang lebih terpadu. Hal tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan kebijakan lain, seperti reforma agraria, yang memerlukan kepastian identitas serta keterlacakan riwayat kepemilikan tanah.

Dalam konteks tersebut, penerapan single identity number atau nomor identitas tunggal melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi salah satu arah pembaruan yang didorong dalam RUU Adminduk. Sistem ini diharapkan dapat menghubungkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk data perpajakan dan kepemilikan.

“Kita semangatnya adalah kepemilikan lahan itu bisa di-trace, bisa dilihat riwayatnya sesuai dengan kepemilikan masing-masing dan itu tentu menuntut adanya single identity number atau NIK yang di situ memuat juga tentang kepemilikan, NPWP, dan lain-lain,” tuturnya.

Azis menambahkan, nomor identitas tunggal akan merepresentasikan kehadiran warga negara dalam setiap pelayanan publik. Namun, penerapannya juga harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi agar informasi masyarakat tidak mudah disalahgunakan.

Azis juga menilai perubahan sosial yang berlangsung cepat, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas penduduk harus menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi administrasi kependudukan.

Advertisement

Ia mencontohkan, meskipun Indonesia telah menerapkan KTP elektronik, masyarakat masih kerap diminta menyerahkan fotokopi KTP ketika mengakses layanan BPJS maupun perbankan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan integrasi dan digitalisasi pelayanan agar data identitas yang telah dimiliki negara dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

“Karena kita nanti akan punya single identity number, berarti single identity number ini akan merepresentasikan kehadiran warga negara dalam setiap pelayanan publik. Tetapi di saat yang sama kita punya tantangan untuk melindungi ini sebagai data pribadi yang memang tidak mudah untuk disalahgunakan,” ungkap Azis.

Menutup wawancara, Azis menekankan pembaruan UU Adminduk tidak boleh hanya menjawab persoalan pelayanan saat ini, tetapi juga harus mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam lima, sepuluh, hingga dua puluh tahun mendatang.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi seperti pengenalan wajah dan biometrik dapat menjadi bagian dari pengembangan pelayanan publik yang lebih praktis dan terintegrasi. Dengan sistem yang semakin terkoneksi, masyarakat tidak perlu berulang kali menjalani proses verifikasi identitas saat mengakses berbagai layanan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik5 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik5 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...