Politik
Azis Subekti: RUU Adminduk Dorong Negara Lebih Aktif Layani Kebutuhan Warga
Published
7 jam agoon
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) diarahkan untuk mengubah paradigma pelayanan administrasi kependudukan, dari yang semula pasif menjadi aktif dan responsif. Melalui perubahan tersebut, negara diharapkan semakin hadir dalam memenuhi kebutuhan administrasi setiap warga negara.
Hal itu disampaikan Azis saat memberikan keterangan kepada Parlementaria dan awak media usai Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI terkait pembahasan RUU Adminduk di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Azis, salah satu pokok penting dalam revisi regulasi tersebut adalah perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi kependudukan. Negara tidak lagi sekedar menunggu masyarakat mengurus dokumen kependudukan, tetapi harus aktif merespons setiap dinamika kependudukan.
“Pertama adalah mengenai paradigma tentang administrasi kependudukan. Kita akan mengubah dari status quo pasif menjadi status quo aktif. Artinya, negara hadir, negara harus responsif terhadap dinamika kependudukan. Anak lahir itu bukan hanya hak, tapi kewajiban negara untuk memberikan akta kelahiran, dan seterusnya,” jelasnya.
Selain perubahan paradigma, Azis menyebut pembaruan landasan yuridis dan sosiologis juga menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU tersebut. Dari sisi yuridis, regulasi perlu diselaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan Satu Data Indonesia yang menekankan integrasi dan interoperabilitas data.
Menurut Legislator Fraksi Partai Gerindra ini, integrasi data kependudukan merupakan kebutuhan mendasar untuk membangun sistem administrasi yang lebih terpadu. Hal tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan kebijakan lain, seperti reforma agraria, yang memerlukan kepastian identitas serta keterlacakan riwayat kepemilikan tanah.
Dalam konteks tersebut, penerapan single identity number atau nomor identitas tunggal melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi salah satu arah pembaruan yang didorong dalam RUU Adminduk. Sistem ini diharapkan dapat menghubungkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk data perpajakan dan kepemilikan.
“Kita semangatnya adalah kepemilikan lahan itu bisa di-trace, bisa dilihat riwayatnya sesuai dengan kepemilikan masing-masing dan itu tentu menuntut adanya single identity number atau NIK yang di situ memuat juga tentang kepemilikan, NPWP, dan lain-lain,” tuturnya.
Azis menambahkan, nomor identitas tunggal akan merepresentasikan kehadiran warga negara dalam setiap pelayanan publik. Namun, penerapannya juga harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi agar informasi masyarakat tidak mudah disalahgunakan.
Azis juga menilai perubahan sosial yang berlangsung cepat, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas penduduk harus menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi administrasi kependudukan.
Ia mencontohkan, meskipun Indonesia telah menerapkan KTP elektronik, masyarakat masih kerap diminta menyerahkan fotokopi KTP ketika mengakses layanan BPJS maupun perbankan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan integrasi dan digitalisasi pelayanan agar data identitas yang telah dimiliki negara dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
“Karena kita nanti akan punya single identity number, berarti single identity number ini akan merepresentasikan kehadiran warga negara dalam setiap pelayanan publik. Tetapi di saat yang sama kita punya tantangan untuk melindungi ini sebagai data pribadi yang memang tidak mudah untuk disalahgunakan,” ungkap Azis.
Menutup wawancara, Azis menekankan pembaruan UU Adminduk tidak boleh hanya menjawab persoalan pelayanan saat ini, tetapi juga harus mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam lima, sepuluh, hingga dua puluh tahun mendatang.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi seperti pengenalan wajah dan biometrik dapat menjadi bagian dari pengembangan pelayanan publik yang lebih praktis dan terintegrasi. Dengan sistem yang semakin terkoneksi, masyarakat tidak perlu berulang kali menjalani proses verifikasi identitas saat mengakses berbagai layanan.
Polemik Transparansi Ijazah Anggota DPR, Sufmi Dasco Arahkan Publik Cek Data KPU
Bob Hasan: Regulasi Hak Cipta Harus Menyesuaikan Perkembangan Teknologi AI
Presiden Prabowo Dorong Pengembangan Sabang-Andaman, Perkuat Konektivitas Maritim ASEAN-India
Di KTT ASEAN-Jepang, Presiden Prabowo Tawarkan Kolaborasi Energi Terbarukan hingga Teknologi
Dasco: Aspirasi Masyarakat dan Akademisi Penting untuk Matangkan RUU Penyadapan
Tak Hanya untuk Negara, Andi Amar Minta Aset Sitaan Juga Pulihkan Kerugian Korban
Azis Subekti: RUU Adminduk Dorong Negara Lebih Aktif Layani Kebutuhan Warga
Habiburokhman Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas, Lindungi Masyarakat dari Penyadapan Ilegal
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Menhan Sjafrie Tinjau Brigif TP 58/Jayasingawarman, Dorong Sinergi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Bogor

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...
Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...
BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

