Politik
Habiburokhman Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas, Lindungi Masyarakat dari Penyadapan Ilegal
Published
7 jam agoon
Komisi III DPR RI mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari praktik penyadapan ilegal. Pengaturan tersebut dinilai semakin mendesak seiring munculnya berbagai persoalan terkait dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan yang berpotensi mengancam hak privasi warga negara.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pembahasan RUU Penyadapan sebenarnya telah menjadi perhatian Komisi III sejak periode DPR sebelumnya. Bahkan, pada periode lalu, Komisi III telah melakukan sejumlah pendalaman, termasuk studi perbandingan secara daring dengan negara lain untuk mempelajari praktik dan mekanisme pengaturan penyadapan.
“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, kebutuhan terhadap regulasi penyadapan semakin mendesak di tengah berkembangnya persoalan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian masyarakat. Ia menilai, masyarakat semakin menyadari adanya potensi ancaman terhadap privasi dan keamanan komunikasi apabila penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum serta mekanisme pengawasan yang jelas.
“Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” tegas Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sebagai langkah awal, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026). Rapat tersebut secara khusus membahas masukan terkait RUU Penyadapan, terutama dari perspektif kebutuhan penegakan hukum dan keamanan.
Habiburokhman menjelaskan, Komisi III tidak hanya akan meminta masukan dari Polri, tetapi juga berencana mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk kalangan akademisi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif dalam penyusunan regulasi.
“Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” ungkapnya.
Melalui serangkaian pembahasan tersebut, Komisi III berharap RUU Penyadapan dapat mengakomodasi kebutuhan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas sekaligus menetapkan batas kewenangan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat.
Polemik Transparansi Ijazah Anggota DPR, Sufmi Dasco Arahkan Publik Cek Data KPU
Bob Hasan: Regulasi Hak Cipta Harus Menyesuaikan Perkembangan Teknologi AI
Presiden Prabowo Dorong Pengembangan Sabang-Andaman, Perkuat Konektivitas Maritim ASEAN-India
Di KTT ASEAN-Jepang, Presiden Prabowo Tawarkan Kolaborasi Energi Terbarukan hingga Teknologi
Dasco: Aspirasi Masyarakat dan Akademisi Penting untuk Matangkan RUU Penyadapan
Tak Hanya untuk Negara, Andi Amar Minta Aset Sitaan Juga Pulihkan Kerugian Korban
Azis Subekti: RUU Adminduk Dorong Negara Lebih Aktif Layani Kebutuhan Warga
Habiburokhman Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas, Lindungi Masyarakat dari Penyadapan Ilegal
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Menhan Sjafrie Tinjau Brigif TP 58/Jayasingawarman, Dorong Sinergi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Bogor

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...
Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...
BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

