Connect with us

Politik

Polemik Transparansi Ijazah Anggota DPR, Sufmi Dasco Arahkan Publik Cek Data KPU

Published

on

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi polemik transparansi ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR RI yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menjelaskan, dokumen persyaratan pendidikan para calon anggota legislatif telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pencalonan. Karena itu, masyarakat dapat menelusuri informasi tersebut melalui data pencalonan yang tersedia di KPU.

Hal itu disampaikan Dasco merespons desakan masyarakat agar seluruh anggota DPR RI membuka dan memverifikasi ijazah pendidikan mereka, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Desakan tersebut turut mengemuka melalui petisi yang mendorong keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat.

“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Pejuang PolitiK Fraksi Partai Gerindra tersebut, proses pencalonan anggota DPR RI telah memiliki mekanisme administrasi yang mengatur berbagai persyaratan bagi setiap calon. Dalam tahapan tersebut, calon anggota legislatif diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan kepada KPU, termasuk dokumen yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan.

Dengan demikian, informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR dapat ditelusuri melalui data pencalonan yang disampaikan kepada KPU sebelum para calon ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih.

Advertisement

“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” tegasnya.

Pernyataan Dasco disampaikan di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi riwayat pendidikan pejabat publik, khususnya anggota legislatif. Keterbukaan informasi mengenai kualifikasi pendidikan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan publik dalam memastikan pemenuhan persyaratan administratif para wakil rakyat.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum, setiap calon anggota DPR RI wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Salah satu persyaratan tersebut adalah calon anggota DPR RI harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Selain persyaratan pendidikan, calon anggota DPR RI juga harus memenuhi ketentuan lain, antara lain berusia paling rendah 21 tahun, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia, serta menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

Advertisement

Seluruh persyaratan tersebut menjadi bagian dari proses administrasi pencalonan yang dilaksanakan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun keterbukaan informasi mengenai riwayat pendidikan anggota DPR menjadi perhatian masyarakat seiring munculnya tuntutan agar dokumen pendidikan pejabat publik dapat diketahui secara transparan. Meski demikian, akses terhadap dokumen pencalonan tetap mengacu pada ketentuan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi yang berlaku.

Melalui penjelasannya, Dasco menegaskan bahwa KPU dapat menjadi rujukan masyarakat untuk menelusuri informasi mengenai persyaratan pendidikan para anggota DPR RI saat mengikuti proses pencalonan legislatif.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik5 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik5 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...