Politik
Dasco: 80 Persen Aspirasi Warga Pati Terakomodasi dalam UU Perampasan Aset
Published
13 jam agoon
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) turut mendorong DPR RI dalam memperjuangkan pembentukan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset. Ia menyebut sekitar 80 persen aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut telah terakomodasi dalam UU tersebut.
Hal itu disampaikan Dasco saat memberikan keterangan kepada awak media usai menerima audiensi Supriyono alias Botok bersama jajaran AMPB dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mengapresiasi aspirasi dan masukan masyarakat Pati. Menurutnya, semangat masyarakat dalam menyuarakan kepentingan rakyat turut mendorong DPR RI memperjuangkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan lebih luas kepada masyarakat.
“Kami menerima rombongan dari Pati. Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena kemudian pencanangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset. Dan mereka mengapresiasi karena 80 persen dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodasi di undang-undang,” ujar Dasco.
Dalam pertemuan tersebut, politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa semangat pembentukan UU Perampasan Aset juga tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada DPR RI. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum, termasuk pemulihan kerugian masyarakat akibat berbagai tindak kejahatan.
Dasco mencontohkan, melalui mekanisme perampasan aset, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat ditindaklanjuti meskipun pelaku kejahatan melarikan diri. Selain tindak pidana korupsi, ia menyoroti berbagai kejahatan yang kerap merugikan masyarakat kecil, seperti penipuan berkedok investasi, penipuan perjalanan ibadah umrah, hingga judi online.
“Kalau misalnya koruptor lari itu harta benda tetap bisa dirampas. Lalu kemudian beberapa kejahatan selain tindak pidana korupsi yang biasanya kemudian memakan korban rakyat kecil, seperti kadang-kadang ditipu oleh travel umrah atau investasi bodong. Bahkan bandar judi online pun hartanya bisa dirampas,” jelasnya.
Dasco berharap UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat nyata, khususnya bagi korban tindak pidana yang mengalami kerugian materiil. Ia mencontohkan, aset hasil kejahatan investasi bodong maupun penipuan perjalanan umrah dapat ditindaklanjuti untuk membantu pemulihan kerugian korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jadi kalau nanti ada investasi bodong, travel umroh bodong misalnya, itu penegakan hukumnya langsung dilakukan dan hartanya dirampas untuk kemudian langsung diganti kepada rakyat kecil yang biasanya menjadi korban,” ungkap Dasco.
You may like
Misa Hari Pahlawan 2026, Umat Katolik Kemhan, TNI, dan Polri Teguhkan Integritas dan Semangat Pengabdian
Buka Diklat SPPI-KDKMP Batch 2 TA 2026, Kemhan Siapkan SDM Unggul untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Dasco: 80 Persen Aspirasi Warga Pati Terakomodasi dalam UU Perampasan Aset
Habiburokhman Dorong Dua Badan Khusus untuk Cegah Penyalahgunaan dalam Perampasan Aset
Sugiat Santoso Minta Bakom dan KSP Optimalkan Dukungan terhadap Program Prioritas Presiden
Dasco Kawal Aspirasi Driver Online, Dorong Sinkronisasi Regulasi dan Kepastian Tarif
Di Forum APEC, Presiden Prabowo Serukan Perdagangan Adil dan Inovasi Teknologi untuk Semua
Presiden Prabowo di KTT APEC: Masa Depan Perdamaian Dunia Bertumpu pada Tiga Pemimpin Besar
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Menhan Sjafrie Tinjau Brigif TP 58/Jayasingawarman, Dorong Sinergi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Bogor

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...
Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...
BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

