Connect with us

Politik

Sugiat Santoso Minta Bakom dan KSP Optimalkan Dukungan terhadap Program Prioritas Presiden

Published

on

Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) untuk mengevaluasi dukungan kelembagaan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Rapat tersebut difokuskan pada pengawalan tindak lanjut program prioritas Presiden dalam mendukung Asta Cita.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso.

Dalam pembukaan rapat, Sugiat menegaskan bahwa RDP tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan konstitusional DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pengawasan ini diarahkan untuk mengoptimalkan peran kedua lembaga sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

“Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan mengenai efektivitas komunikasi dan penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat, serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden,” ujar Sugiat saat membuka rapat.

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menambahkan, Komisi XIII DPR RI juga memberikan perhatian terhadap tata kelola lintas sektoral, khususnya penguatan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program pemerintah.

Advertisement

“Selain itu, Komisi XIII DPR RI juga perlu mencermati penguatan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga serta optimalisasi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program tersebut,” pungkasnya sebelum mempersilahkan Kepala Bakom RI dan Plt. Kepala Staf Kepresidenan memaparkan kinerja serta rencana kerja masing-masing lembaga.

Dalam paparannya, Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo menyampaikan sejumlah capaian kinerja KSP sepanjang Januari hingga 16 November 2026. Capaian tersebut meliputi penyusunan 61 dokumen rekomendasi kebijakan kepada Presiden, 697 dokumen Monitoring Program dan Isu Harian (MPIH), pemantauan 563 rencana aksi melalui Sismonev, 175 verifikasi lapangan, serta 1.775 rapat koordinasi dan diskusi kelompok terarah (FGD).

Dari sisi anggaran, KSP memiliki pagu anggaran 2026 sebesar Rp113,71 miliar dengan realisasi mencapai 82,07 persen atau Rp93,32 miliar per 16 November 2026. Sementara itu, pagu awal anggaran 2027 tercatat sebesar Rp57,28 miliar, dengan usulan tambahan anggaran belanja sebesar Rp80,31 miliar.

Sementara itu, Bakom RI memaparkan pelaksanaan mandat orkestrasi komunikasi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025. Sejumlah capaian yang disampaikan antara lain sekitar 99 juta tayangan pada akun Instagram dan TikTok Bakom, lebih dari 1.050 siaran pers, serta 502 penampilan juru bicara di televisi, radio, dan siniar sejak Juni hingga pertengahan November 2026.

Selain itu, Bakom RI mencatat 564 agenda koordinasi dengan kementerian/lembaga yang menghasilkan jangkauan tayangan komunikasi nasional sekitar 297 juta.

Advertisement

Dalam evaluasinya, Bakom RI turut menyoroti pemerataan informasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penyederhanaan penyampaian kebijakan agar lebih mudah dipahami masyarakat, serta rencana penguatan tata kelola komunikasi berbasis data dan penghimpunan aspirasi publik pada 2027.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik3 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik3 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik3 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik3 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik3 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik3 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...