Connect with us

Politik

Di Forum APEC, Presiden Prabowo Serukan Perdagangan Adil dan Inovasi Teknologi untuk Semua

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya memperkuat keterbukaan, inovasi, dan kerja sama sebagai tiga prioritas utama dalam membangun komunitas Asia Pasifik yang makmur bersama. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 33rd Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis (19/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan dukungan penuh terhadap tema APEC 2026, yakni “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together” atau membangun komunitas Asia Pasifik untuk mencapai kemakmuran bersama. Ia juga menyoroti transformasi Shenzhen yang dalam kurun waktu 40 tahun berkembang dari desa nelayan menjadi salah satu pusat inovasi global.

“Empat puluh tahun yang lalu, Shenzhen hanyalah sebuah desa nelayan. Kini, kota tersebut menunjukkan apa yang bisa dicapai melalui visi, keterbukaan, dan kerja keras. Inilah contoh yang diberikan oleh Tiongkok kepada kita. Saat ini, Shenzhen telah menjadi pusat inovasi global,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia juga tengah menjalankan transformasi untuk membangun ekonomi yang tangguh, produktif, dan inklusif. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital di sekolah, modernisasi desa nelayan dan koperasi desa, serta penguatan hilirisasi.

“Kami yakin bahwa masyarakat harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Mereka harus meraih kesejahteraan yang tumbuh dari bawah. Kami mendorong hilirisasi—mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih baik,” ucap Presiden.

Advertisement

Presiden Prabowo juga mengakui Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tata kelola pemerintahan, korupsi, ekonomi ilegal, hingga peredaran narkoba. Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya menghapus kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, tema APEC 2026 dinilai relevan dan memberikan inspirasi bagi negara-negara di kawasan.

Menguraikan prioritas pertama, yakni keterbukaan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang adil, dapat diprediksi, dan berlandaskan aturan. Menurutnya, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) harus berfungsi secara efektif, termasuk dalam menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa.

“Namun, keterbukaan juga harus dibarengi dengan keadilan. Keterbukaan tanpa keadilan bukanlah kemitraan, melainkan ketergantungan,” tegasnya.

Pada prioritas kedua, yaitu inovasi, Presiden Prabowo mendorong kawasan Asia Pasifik untuk menjadi pelopor pengembangan teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Ia menegaskan, negara-negara berkembang harus memiliki akses lebih luas, tidak hanya untuk menggunakan teknologi AI, tetapi juga mengembangkan teknologi sendiri dan ikut menentukan arah perkembangannya.

“Kita membutuhkan akses untuk membangun AI sendiri, meningkatkan keterampilan, dan riset, serta peran nyata dalam menentukan masa depannya. Inovasi tidak boleh menjadi tembok pemisah baru antara pihak yang kaya dan yang miskin,” katanya.

Advertisement

Sementara itu, pada prioritas ketiga, yakni kerja sama, Presiden Prabowo mengingatkan kembali agenda konektivitas APEC yang dimulai Indonesia 13 tahun lalu di Bali dan kini dilanjutkan di Shenzhen hingga 2035. Ia menyerukan peningkatan pertukaran teknologi, investasi, serta kemitraan konkret dengan negara-negara di belahan dunia selatan atau Global South.

“Kerja sama bukan sekadar bentuk amal; kerja sama adalah jalan menuju kesejahteraan kita bersama. Posisi Indonesia sederhana saja. Seperti kata pepatah Tiongkok kuno: seribu teman masih terlalu sedikit, satu musuh sudah terlalu banyak,” lanjut Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan, bagi Indonesia, keberhasilan kerja sama ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya nilai perdagangan dan investasi. Lebih dari itu, kemajuan tersebut harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan, penanganan kelaparan, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik3 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik3 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik3 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik3 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik3 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik3 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...