Politik
Habiburokhman Dorong Dua Badan Khusus untuk Cegah Penyalahgunaan dalam Perampasan Aset
Published
13 jam agoon
Komisi III DPR RI mendorong pembentukan dua badan khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kedua badan tersebut meliputi badan pengelola dan badan pengawas aset. Pembentukan keduanya dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan badan pengelola aset perlu dibentuk secara terpisah dari lembaga penegak hukum. Pemisahan fungsi tersebut diperlukan agar aparat yang melakukan penindakan tidak sekaligus memiliki kewenangan mengelola aset yang dirampas.
“Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pejuang Politik Gerindra itu menyampaikan, pemisahan fungsi tersebut juga menjadi salah satu aspek yang dipelajari Panitia Kerja (Panja) melalui perbandingan dengan praktik di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Dengan adanya badan pengelola tersendiri, fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset dapat dijalankan secara terpisah.
Selain badan pengelola, Habiburokhman menekankan pentingnya pembentukan badan pengawas yang independen. Menurutnya, keberadaan badan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan perampasan aset, baik sebagai alat untuk menekan pihak di luar kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
“Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, wartawan turut mempertanyakan independensi badan pengawas apabila mekanisme pengangkatannya melibatkan Presiden dan DPR. Hal ini berkaitan dengan potensi kompromi politik yang dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi lembaga tersebut.
Menanggapi pertanyaan itu, Habiburokhman menyebut pelibatan unsur eksekutif dan legislatif dalam mekanisme pembentukan lembaga negara bukan hal baru. Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga melibatkan kedua institusi dalam mekanisme kelembagaannya.
“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu (ada mekanisme pelibatan) antara eksekutif dan legislatif, itu kita saling mengontrol,” ungkapnya.
Menurut Habiburokhman, keterlibatan eksekutif dan legislatif tersebut merupakan bagian dari mekanisme saling mengontrol. Dengan demikian, pembentukan badan pengelola dan badan pengawas diharapkan dapat memperkuat tata kelola perampasan aset, mulai dari pengelolaan hasil perampasan hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangannya.
Melalui pengaturan kedua badan tersebut, DPR berupaya memastikan perampasan aset tidak hanya efektif dalam mendukung pemberantasan tindak pidana, tetapi juga dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Misa Hari Pahlawan 2026, Umat Katolik Kemhan, TNI, dan Polri Teguhkan Integritas dan Semangat Pengabdian
Buka Diklat SPPI-KDKMP Batch 2 TA 2026, Kemhan Siapkan SDM Unggul untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Dasco: 80 Persen Aspirasi Warga Pati Terakomodasi dalam UU Perampasan Aset
Habiburokhman Dorong Dua Badan Khusus untuk Cegah Penyalahgunaan dalam Perampasan Aset
Sugiat Santoso Minta Bakom dan KSP Optimalkan Dukungan terhadap Program Prioritas Presiden
Dasco Kawal Aspirasi Driver Online, Dorong Sinkronisasi Regulasi dan Kepastian Tarif
Di Forum APEC, Presiden Prabowo Serukan Perdagangan Adil dan Inovasi Teknologi untuk Semua
Presiden Prabowo di KTT APEC: Masa Depan Perdamaian Dunia Bertumpu pada Tiga Pemimpin Besar
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Menhan Sjafrie Tinjau Brigif TP 58/Jayasingawarman, Dorong Sinergi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Bogor

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...
Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...
BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

