Connect with us

Politik

Habiburokhman Dorong Dua Badan Khusus untuk Cegah Penyalahgunaan dalam Perampasan Aset

Published

on

Komisi III DPR RI mendorong pembentukan dua badan khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kedua badan tersebut meliputi badan pengelola dan badan pengawas aset. Pembentukan keduanya dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan badan pengelola aset perlu dibentuk secara terpisah dari lembaga penegak hukum. Pemisahan fungsi tersebut diperlukan agar aparat yang melakukan penindakan tidak sekaligus memiliki kewenangan mengelola aset yang dirampas.

“Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pejuang Politik Gerindra itu menyampaikan, pemisahan fungsi tersebut juga menjadi salah satu aspek yang dipelajari Panitia Kerja (Panja) melalui perbandingan dengan praktik di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Dengan adanya badan pengelola tersendiri, fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset dapat dijalankan secara terpisah.

Selain badan pengelola, Habiburokhman menekankan pentingnya pembentukan badan pengawas yang independen. Menurutnya, keberadaan badan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan perampasan aset, baik sebagai alat untuk menekan pihak di luar kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Advertisement

“Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, wartawan turut mempertanyakan independensi badan pengawas apabila mekanisme pengangkatannya melibatkan Presiden dan DPR. Hal ini berkaitan dengan potensi kompromi politik yang dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi lembaga tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, Habiburokhman menyebut pelibatan unsur eksekutif dan legislatif dalam mekanisme pembentukan lembaga negara bukan hal baru. Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga melibatkan kedua institusi dalam mekanisme kelembagaannya.

“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu (ada mekanisme pelibatan) antara eksekutif dan legislatif, itu kita saling mengontrol,” ungkapnya.

Menurut Habiburokhman, keterlibatan eksekutif dan legislatif tersebut merupakan bagian dari mekanisme saling mengontrol. Dengan demikian, pembentukan badan pengelola dan badan pengawas diharapkan dapat memperkuat tata kelola perampasan aset, mulai dari pengelolaan hasil perampasan hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangannya.

Advertisement

Melalui pengaturan kedua badan tersebut, DPR berupaya memastikan perampasan aset tidak hanya efektif dalam mendukung pemberantasan tindak pidana, tetapi juga dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik3 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik3 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik3 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik3 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik3 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik3 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...