Connect with us

Nasional

Buka Diklat SPPI-KDKMP Batch 2 TA 2026, Kemhan Siapkan SDM Unggul untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Published

on

Buka Diklat SPPI-KDKMP Batch 2 TA 2026, Kemhan Siapkan SDM Unggul untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Jakarta – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menggelar Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Batch 2 Tahun Anggaran 2026, Jumat (20/11/2026). Upacara dipimpin oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan Kementerian Pertahanan (BPSDM Han Kemhan) Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia selaku Inspektur Upacara. Kegiatan diawali dengan pemeriksaan pasukan, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi Diklat SPPI-KDKMP Batch 2 TA 2026 pada pukul 08.18 WIB.

Dalam amanat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Inspektur Upacara tersebut, ditegaskan bahwa Diklat SPPI-KDKMP merupakan upaya strategis pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Program KDKMP diharapkan mampu memperkuat perekonomian kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi desa dan kelurahan. Untuk itu, Diklat membekali peserta melalui dua materi utama, yaitu bela negara guna membentuk karakter disiplin, nasionalisme, dan tanggung jawab, serta manajerial koperasi untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan tata kelola koperasi secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Semangat untuk turut menyukseskan program KDKMP juga tercermin dari antusiasme para peserta Diklat. Didin Sahrudin, peserta asal Cigeulis, Pandeglang, Banten, mengungkapkan bahwa keikutsertaannya didorong oleh keinginan untuk mendukung program prioritas Presiden yang dinilai memiliki tujuan positif bagi kemajuan perekonomian masyarakat. “Alasan utama saya karena program ini merupakan prioritas Presiden dan tujuannya juga positif untuk memajukan ekonomi masyarakat. Makanya saya sebagai warga negara siap untuk membantu,” ungkap Didin. Ia juga berharap keberadaan KDKMP dapat membantu penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran melalui penyediaan barang-barang subsidi di koperasi desa dan kelurahan.

Melalui Diklat SPPI-KDKMP Batch 2 TA 2026, Kemhan berharap para peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperoleh selama pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan tugas di tengah masyarakat. (Biro Infohan Setjen Kemhan)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik3 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik3 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik3 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik3 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik3 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik3 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...