Connect with us

Pemerintahan

Sekretariat Kabinet Gelar Sosialisasi dan Survei Penilaian Maturitas SPIP

Published

on

Pelaksanaan Sosialisasi dan Survei Penilaian Maturitas SPIP di Gedung III Lantai 4, kemensetneg, Jakarta, Jumat (12/4). (Foto: Humas/Jay).

Pelaksanaan Sosialisasi dan Survei Penilaian Maturitas SPIP di Gedung III Lantai 4, kemensetneg, Jakarta, Jumat (12/4). (Foto: Humas/Jay).

Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (AKRB) mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan dan Survei Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (12/4).

“Survei Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan Sekretariat Kabinet siang nanti untuk pertama kalinya dilakukan sampai ke tingkat unit kerja, sebelumnya hanya sampai level pimpinan,” ujar Kepala Biro AKRB, Dyah Pancaningrum saat memberikan sambutan.

Nilai yang dicapai Sekretariat Kabinet, lanjut Dyah, untuk tahun sebelumnya adalah 2,6. Ia menyampaikan bahwa lembaga kepresidenan diharapkan mempunyai nilai 3 untuk maturitas SPIP lebih dulu, karena sebagai pilot project untuk kementerian lain.

Sementara itu, Inspektur, Wawan Gunawan, menyampaikan bahwa sosialisasi ini dilakukan supaya semua punya pemahaman yang objektif atas capaian pelaksanaan SPIP yang sudah dilakukan di Setkab.

Advertisement

“Kenapa diukur maturitas? Maturitas artinya tingkat kematangan sejauh mana kita sudah melaksanakan SPIP. Tingkat kematangan SPIP dibagi ke dalam lima level. Apa dasar hukum level maturitas itu? Ada di RPJMN 2014-2019,” ujarnya.

Seluruh kementerian/lembaga di akhir RPJMN 2014-2019, lanjut Wawan, harus mencapai level 3 yang artinya seluruh kebijakan SPIP paling tidak telah dilaksanakan.

Untuk mengetahui sudah sejauh mana pelaksanaan SPIP, lanjut Wawan, Biro AKRB berkoordinasi dengan unit kerja Fasilitasi Operasional (FO), dengan penanggung jawab Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana serta dengan Biro Perencanaan Keuangan untuk memetakan posisi Setkab berada di mana.

“Tahun 2016 sudah dilakukan survei di Sekretariat Kabinet, hasilnya berada di level di 2,6 artinya untuk mencapai level 3 butuh 0,3 saja. Karena sebetulnya area of improvement hasil evaluasi 2016 sudah kita laksanakan semua. Saya berkeyakinan kita bisa melewati level 3,” ujar Wawan meyakinkan.

SPIP, menurut Wawan, memiliki hubungan dengan sasaran strategis pemerintah yakni indeks persepsi korupsi. “Jadi kalau SPIP dilaksanakan secara murni dan konsekuen, mestinya indeks persepsi akan lebih bagus dan OTT akan sangat berkurang. Karena di dalam SPIP ada lingkungan pengendalian yang meliputi unsur kejujuran, integritas, dan komitmen,” pungkas Wawan.

Advertisement

Usai mendapatkan sosialisasi, sejumlah pejabat/pegawai Sekretariat kabinet yang menjadi responden melaksanakan survei Penilaian Maturitas SPIP dengan juga menghadirkan para pejabat dan pegawai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Turut hadir dalam kegiatan kali ini para pejabat eselon 2, 3, dan 4 serta para pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet. (DND/EN)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...