Connect with us

Cek Fakta

Cek Fakta atau Hoaks: [SALAH] “Menag nya Saja Bilang mesti DIRANGKUL”

Published

on

Konteks “merangkul” dari pernyataan Menag adalah MENGAJAK untuk kembali ke jalan yang benar, dan tidak ada “homo dilegalkan” seperti klaim oleh SUMBER. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

======

KATEGORI

Konten yang Salah.

======

Advertisement

SUMBER

http://bit.ly/2PHc4WA http://bit.ly/2JcGOgV, akun “tengkuzulkarnain” (twitter.com/ustadtengkuzul), sudah dibagikan 3.4 ribu kali per tangkapan layar dibuat.

======

NARASI

“73 Tahun Merdeka 7 Presiden Memerintah NKRI Belum Pernah Film Homo Lulus Sensor. Baru di Era Ini…
Paham Kalian Mengapa Para Ulama yg Lurus Turun Gunung Saat Pemilu Kemarin…?
Omong Kosong Homo Tdk Dilegalkan. Menag nya Saja Bilang mesti DIRANGKUL…
Ya Allah Rusaknya Zaman ini”.

Advertisement

======

PENJELASAN

(1) http://bit.ly/2rhTadC / http://bit.ly/2MxVN7S, First Draft News: “Konten yang Salah

Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah”.

  • SUMBER memelintir konteks pernyataan Menag mengenai “merangkul”, konteks sebenarnya adalah MENGAJAK untuk kembali ke jalan yang benar.
  • SUMBER menambahkan narasi pelintiran untuk membangun premis yang salah, TIDAK ADA melegalkan atau legalisasi homo seperti klaim yang disebutkan di narasi.

——

(2) REPUBLIKA(dot)CO(dot)ID: “Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap masyarakat tidak mengucilkan para pelaku tindakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT, namun merangkul dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. “Menurut hemat saya mereka harus dirangkul, harus diayomi, bukan justru malah dijauhi dan dikucilkan,” kata Menteri Lukman di sela acara Gebyar Kerukunan di Gedung Olahraga (GOR) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Senin (18/12).”

Advertisement

Selengkapnya di (1) bagian REFERENSI.

——

(3) Salah satu artikel lainnya yang terkait, TEMPO(dot)CO: ““Pendekatan empatik ini diperlukan dan kita harus menghindarkan dari perilaku menghina, merendahkan, menista, dan mengucilkan mereka, bahkan merendahkan dan menghilangkan eksistensi kemanusiaan mereka,” kata Lukman.”

Selengkapnya di (2) bagian REFERENSI.

======

Advertisement

REFERENSI

(1) http://bit.ly/2LflCcs REPUBLIKA(dot)CO(dot)ID: “Menag Berharap Masyarakat Rangkul LGBT

Senin 18 Dec 2017 16:36 WIB
Red: Teguh Firmansyah

(foto)
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin

Foto: ROL/Fakhtar Khairon Lubis
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap masyarakat tidak mengucilkan para pelaku tindakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT, namun merangkul dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. “Menurut hemat saya mereka harus dirangkul, harus diayomi, bukan justru malah dijauhi dan dikucilkan,” kata Menteri Lukman di sela acara Gebyar Kerukunan di Gedung Olahraga (GOR) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Senin (18/12).

Advertisement

Menurut Lukman, seluruh masyarakat, khususnya para pemeluk agama yang mengamini bahwa tindakan LGBT adalah perbuatan sesat memiliki kewajiban untuk mengajak para pelaku untuk kembali ke jalan benar. “Justru kewajiban kita para penganut agama. Agama itu adalah mengajak, kalau kita sudah tau, katakanlah mereka yang mengatakan itu adalah tindakan yang sesat, maka justru terhadap mereka yang dinilai sesat menjadikan kewajiban kita untuk mengajak kembali ke jalan yang benar,” tuturnya.

Menag mengaku hingga saat ini masih terdapat beragam pandangan yang berbeda mengenai LGBT, bukan hanya di masyarakat, bahkan juga di kalangan pemuka agama, akademisi, para ahli kejiwaaan, dan kesehatan. Sebagian berpendapat perilaku LGBT muncul karena sebuah penyimpangan dan masalah sosial, bahkan dianggap kutukan Tuhan. Namun, di sisi lain ada yang menganggap kecenderungan LGBT adalah takdir yang sudah muncul sejak lahir atau kanak-kanak.

“Jadi beragam pandangan terkait itu menurut hemat saya masing-masing harus saling dihormati dan dihargai,” kata dia.

Namun demikian, Menteri Lukman menggarisbawahi bahwa tidak ada satupun agama yang mengakui atau menoleransi tindakan LGBT. Bahkan norma hukum positif di Indonesia juga tidak mengakui LGBT.

“Perilaku LGBT itu adalah perilaku yang ditolak oleh semua agama. Tidak ada agama yang membenarkan, jadi itu sudah merupakan kesepakatan dan tidak ada keraguan lagi. Persoalannya adalah bagaimana menyikapi mereka-mereka yang memiliki orientasi seksual seperti itu,” kata dia.

Advertisement

Sumber : Antara”.

——

(2) http://bit.ly/2UQV8Ob TEMPO(dot)CO: “Menteri Agama Tegaskan Menolak LGBT

Reporter: Tempo.co
Editor: Juli Hantoro
Rabu, 17 Oktober 2018 15:47 WIB

(foto)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memakai pakaian adat dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, saat menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Jumat, 1 Juni 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

Advertisement

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan dirinya menolak perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT. Dalam video yang dibagikan di laman media sosial, Lukman membantah soal video lama yang beredar seolah ia mendukung LGBT.

“LGBT merupakan tindakan yang menyimpang menurut ajaran agama, dan semua agama menolaknya,” kata Lukman dalam video yang diputar di akun Twitter @Kemenag_RI, Selasa, 16 Oktober 2018.

Lukman mengungkapkan agar tindakan dan perilaku LGBT tidak semakin meluas di tengah-tengah masyarakat, maka kewajiban setiap kita umat beragama, para pemuka agama, untuk memberikan pendampingan, memberikan bimbingan, pembinaan kepada mereka semua secara empatik.

“Pendekatan empatik ini diperlukan dan kita harus menghindarkan dari perilaku menghina, merendahkan, menista, dan mengucilkan mereka, bahkan merendahkan dan menghilangkan eksistensi kemanusiaan mereka,” kata Lukman.

Lukman menambahkan, Indonesia adalah negara agamis. Jadi, kata dia, tidak mungkin ada yang menerima LGBT dilegalkan.

Advertisement

Beberapa waktu lalu, di sosial media beredar tayangan video yang berisi potongan atau penggalan foto-foto atau gambar-gambar yang mengesankan seakan-akan, Menteri Agama RI mendukung atau bahkan lebih jauh melegalkan tindakan atau perilaku LGBT.”

======

Sumber: https://web.facebook.com/groups/fafhh/permalink/883988008600402/

http://platform.twitter.com/widgets.js

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...