Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Kemendagri Telah Menolak Perpanjangan Izin FPI

Published

on

Informasi yang
menyebutkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menolak perpanjangan
izin Front Pembela Islam (FPI) merupakan informasi yang tidak benar. Kepala
Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar membantah kabar Kemendagri telah
menolak perpanjangan izin FPI. “Soal berita yang tengah viral di Instagram,
YouTube maupun media sosial yang menyebutkan Kemendagri tolak perpanjangan izin
FPI itu tidak benar alias hoaks, karena hingga saat ini Kemendagri masih
melakukan evaluasi,” kata Bahtiar (10/07).

=====

Kategori: Misleading
Content

=====

Sumber: Media
Sosial Instagram dan Youtube

Advertisement

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=2vbr6rTvMCI?feature=oembed&w=678&h=381]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=WvKVedJcke8?feature=oembed&w=678&h=381]

Archive:

https://web.archive.org/web/20190711035746/https://www.youtube.com/watch?v=2vbr6rTvMCI

https://web.archive.org/web/20190711035933/https://www.youtube.com/watch?v=WvKVedJcke8

Advertisement

=====

Narasi:

1) Cc @kemendagri

#kemendagri Tolak
Perpanjangan Izin Ormas #FPI

#BubarkanFPI
#FPIWajibDibubarkan #ormasislam #ormasterlarang #HRS #wow_indonesiaone

Advertisement

2) Kemendagri
Tolak Perpanjangan Izin FPI – Berita Viral

3) Izin FPI Tak
Diperpanjang Kemendagri Ramaikan Netizen – Berita Viral

=====

Penjelasan:

Beredar informasi
bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menolak perpanjangan izin
Front Pembela Islam (FPI). Kabar itu menyebar di media sosial Instagram dan
Youtube.

Advertisement

Dari hasil
penelusuran, kabar tersebut tidak benar dan sudah dibantah oleh pihak Kemendagri.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar membantah kabar
Kemendagri telah menolak perpanjangan izin FPI.

Bahtiar
mengatakan, izin ormas FPI terdaftar dengan Nomor SKT
01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berlaku SKT FPI terhitung sejak 20 Juni 2014
hingga 20 Juni 2019. Kemudian, FPI mengajukan perpanjangan SKT dan hingga saat
ini masih dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

“Soal berita yang
tengah viral di Instagram, YouTube maupun media sosial yang menyebutkan
Kemendagri tolak perpanjangan izin FPI itu tidak benar alias hoaks, karena
hingga saat ini Kemendagri masih melakukan evaluasi,” kata Bahtiar.

Bantahan pihak
Kemendagri sudah disampaikan pada salah satu akun menyebarkan isu tersebut,
yakni @Indonesiawow45. Bantahan itu dituliskan akun resmi Kemendagri, yakni
@kemendagri, kepada akun tersebut dalam kolom komentarnya.

“Judul headline di
atas tidak benar adanya. Mohon diperbaiki. Hingga saat ini, perpanjangan Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas FPI, masih dievaluasi oleh Kemendagri. Untuk
informasi yang valid terkait Kemendagri, silakan cek di web resmi
www.kemendagri.go.id ?,” tulis akun
@kemendagri di kolom komentar postingan @Indonesiawow45.

Advertisement

Selain bantahan
dari pihak Kemendagri, pada dasarnya ketidakbenaran isu tersebut dapat
dikritisi dengan menonton penuh video yang mengangkat kabar tersebut di
Youtube. Dalam video yang menampilkan isu Kemendagri telah menolak perpanjangan
izin FPI, isi video dengan judul atau headline-nya tidak memiliki
keterkaitan.

Berdasarkan pengakuan Bahtiar, dapat dikatakan bahwa hingga hasil periksa fakta ini diturunkan, yakni pada 11 Juli 2019, pihak Kemendagri masih melakukan evaluasi terhadap FPI. Dengan demikian, klaim bahwa Kemendagri sudah menolak perpanjangan izin FPI adalah tidak benar. Oleh sebab itu, isu penolakan itu masuk kategori misleading content.

=====

Referensi:

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/932425780423291/

Advertisement

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/10/19150071/-hoaks-isu-kemendagri-tolak-perpanjangan-izin-fpi

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/10/10231761/kemendagri-hoaks-isu-kemendagri-tolak-perpanjangan-izin-fpi

https://www.liputan6.com/news/read/4009182/kemendagri-kabar-penolakan-perpanjangan-izin-fpi-hoaks

https://www.merdeka.com/peristiwa/kemendagri-tegaskan-kabar-perpanjangan-izin-fpi-ditolak-hoaks.html

https://nasional.republika.co.id/berita/pueqxa377/kemendagri-klarifikasi-penolakan-perpanjangan-izin-fpi

Advertisement

https://www.medcom.id/nasional/politik/GNlYJ9Pb-kemendagri-tolak-perpanjangan-izin-fpi-hoaks

https://merahputih.com/post/read/kemendagri-pastikan-berita-tolak-perpanjangan-izin-fpi-hoaks

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik7 hari ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...