Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Demo di Hongkong karena menolak campur tangan fihak Negara China Komunis

Published

on

Pada Ahad (9/6/2019), demonstrasi besar-besaran memang terjadi di Hong Kong. Demo itu adalah protes warga Hong Kong menolak proposal RUU (rancangan undang-undang) dari badan legislatif yang akan memungkinkan ekstradisi ad hoc ke setiap yurisdiksi di mana Hong Kong tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Menurut pendemonstran, RUU ekstradisi ini akan digunakan pemerintah China untuk mengincar musuh-musuh politik mereka di Hong Kong. Pemerintah China sendiri membantah berada di belakang RUU ini.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI

Artikel panjang, mohon dibaca sampai selesai dan sikapi dengan bijaksana.

=============================================
Kategori : DISINFORMASI / Konten yang Salah
=============================================

Beredar unggahan warganet Indonesia menyebut demonstrasi besar-besaran warga Hongkong pada Ahad (9/6/2019) adalah demonstrasi menolak campur tangan fihak Negara China Komunis yang sudah merugikan Rakyat Hongkong. Akun ini juga menghubungkan demonstrasi di Hongkong tersebut dengan kondisi di Indonesia.

Advertisement

“LISTEN UP !!!
Minggu 09 Juni , lebih dari 1 juta warga Hongkong melakukan demo menolak kebijakan Rezim Pemerintahan Hongkong saat ini . [ say NO to China ]
Mereka menolak campur tangan fihak Negara China Komunis yang sudah merugikan Rakyat Hongkong .
Sama² China tapi Rakyat Hongkong punya #Integritas yang tinggi , mereka tidak mau Negaranya di atur² fihak lain … Disini ? bahkan Martabat Bangsa pun sudah hilang entah kemana
[ yang gak sefaham dituding Makar binti Sara ]” tulis akun Liesna Vie Sadikien (fb.com/profile.php?id=100007354186159) di postingannya pada tanggal 10 Juni 2019 yang lalu.

Sumber : web[dot]archive[dot]org/web/20190731072354/https://www.facebook.com/100007354186159/videos/2305666359688481/ – Sudah dibagikan 306 kali saat tanggkapan layar diambil.

=============================================

PENJELASAN

Pada Ahad (9/6/2019), demonstrasi besar-besaran memang terjadi di Hong Kong. Berbagai media menurunkan beritanya.

Demo itu adalah protes warga Hong Kong menolak proposal RUU (rancangan undang-undang) dari badan legislatif yang akan memungkinkan ekstradisi ad hoc ke setiap yurisdiksi di mana Hong Kong tidak memiliki perjanjian ekstradisi. RUU bertajuk ‘The Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019’ itu telah diajukan Ketua Dewan Eksekutif setempat, 26 Maret 2019 lalu.

Advertisement

Demonstrasi hari minggu kemarin bukan kali yang pertama. Pada 28 April 2019 lalu, protes yang sama pun telah dilakukan oleh ratusan ribu orang.

Salah satu pemicu munculnya RUU Ekstradisi ini adalah kasus pembunuhan seorang wanita hamil oleh kekasihnya, pria Hong Kong bernama Chan Tong-kai, ketika keduanya berlibur di Taiwan awal tahun ini. Chan berhasil kabur ke Hong Kong. Taiwan telah meminta agar Chan diekstradisi, namun tidak bisa karena tak punya perjanjian untuk itu.

Pengadilan Hong Kong telah memenjarakan seorang pria yang mengaku membunuh pacarnya yang sedang hamil ketika mereka dalam perjalanan ke Taiwan – meskipun ia dijatuhi hukuman karena pencucian uang, bukan pembunuhan.

Chan Tong-kai, telah menerima hukuman penjara 29 bulan pada April 2019. Namun, ia telah ditahan selama 13 bulan sejak penangkapannya di Hong Kong, yang berarti hukumannya akan berakhir Agustus mendatang.

Agar tidak terjadi masalah serupa di masa mendatang, RUU Ekstradisi diajukan di parlemen. Pendukungnya, termasuk Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, khawatir Hong Kong akan jadi wilayah pelarian para pelaku kejahatan.

Advertisement

Spekulasi yang muncul, aturan baru akan membuka peluang permintaan ekstradisi pihak berwenang di Cina (Republik Rakyat Cina), Taiwan, dan Makau.

Jika diloloskan parlemen, maka ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Hong Kong bisa mengekstradisi pelaku kejahatan ke China daratan.

Hong Kong sendiri memang punya kerjasama ekstradisi bersama dengan 20 yurisdiksi dan kerjasama bantuan hukum kepada 32 lainnya, tetapi belum dengan pemerintahan Cina.

Namun, ada kekhawatiran, hal ini akan menyediakan kesempatan untuk menangkap aktivis lokal pro-demokrasi di Hong Kong yang anti-Cina.

Mereka berargumen, RUU ekstradisi ini akan digunakan pemerintah China untuk mengincar musuh-musuh politik mereka di Hong Kong. RUU ini juga dikhawatirkan semakin mengikis prinsip “satu negara, dua sistem” dengan campur tangan China di pengadilan Hong Kong.

Advertisement

Masyarakat Hong Kong menilai China perlahan mulai merasuki sendi kehidupan mereka. Salah satunya soal pemilihan pemimpin. Carrie Lam terpilih pada 2017 oleh komisi berisikan 1.200 pejabat pro-Beijing. Setengah anggota parlemen Hong Kong juga tidak dipilih lewat pemilihan umum.

Warga Hong Kong juga tidak percaya dengan sistem pengadilan China. Berbagai lembaga HAM yang dikutip Reuters menuding China melakukan pelanggaran hak asasi terhadap tahanan, termasuk penyiksaan, pengakuan paksa, hingga ketiadaan akses pengacara.

Para pengusaha juga khawatir RUU ini akan menghilangkan kepercayaan investor di Hong Kong. Amerika Serikat yang tengah perang dagang dengan China juga khawatir dengan RUU ini. Mereka mengatakan, warga AS di Hong Kong terancam jadi sasaran penangkapan China.

Carrie Lam, seperti diberitakan AFP, mengatakan pemerintahnya mendengar aspirasi masyarakat. Namun dia menegaskan akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut di parlemen.

Dia juga membantah telah menerima perintah dari China terkait RUU ini. “RUU ini tidak hanya soal (China) daratan saja. RUU ini tidak diinisiasi oleh pemerintahan pusat. Saya tidak menerima perintah apapun atau mandat dari Beijing terkait RUU ini,” tegas Lam.

Advertisement

Pemerintah China juga membantah berada di belakang RUU ini. Namun mereka menyatakan mendukungnya, seperti yang disampaikan Kementerian Luar Negeri China pekan ini.

The Guardian mengutip editorial media corong pemerintah China, China Daily, yang mengatakan bahwa RUU itu sangat beralasan dan “akan memperkuat penegakan hukum Hong Kong”.

REFERENSI :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/355/fakta-atau-hoaks-benarkah-munculnya-ruu-ekstradisi-di-hong-kong-dipicu-kasus-pembunuhan-wanita-hamil
https://kumparan.com/@kumparannews/qna-kenapa-rakyat-hong-kong-tolak-ruu-ekstradisi-ke-china-1rGEay7HB78
https://tirto.id/benarkah-demo-hong-kong-9-juni-memprotes-cina-karena-komunis-ecfd
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49156773
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/2137067/hong-kong-man-19-arrested-after-being-suspected-killing-his
https://www.hongkongfp.com/2019/04/29/hong-kong-man-centre-extradition-legal-row-jailed-29-months-may-early-october/
https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3007999/thousands-set-join-protest-march-against-proposed

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...