Tagih Janji Kampanye Jokowi, Mardani Ali Sera: Pemerintah Speak Up Dong Damaikan Konflik Pemerintah Cina vs Etnis Uighur

Kabarpolitik.com.COM- Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Mardani Ali Sera menagih janji kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin yang saat debat capres lalu akan membangun hubungan internasional.

Ia mendesak Jokowi-Ma’ruf Amin berperan aktif menjadi penegah konflik pemerintah Cina dengan etnis Uighur.

“Kita mendesak Pemerintah Jokowi speak up dan menginisiasi perdamaian, menyelesaikan konflik antara pemerintah Beijing dengan etnis muslim Uighur,” kata Mardani di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Ketua DPP PKS itu mengingatkan Presiden Jokowi pada janjinya saat debat capres sesi keempat, Sabtu (30/2/2019) lalu yang mengatakan, ia akan membangun hubungan internasional, karena sangat dipercaya menangani kasus konflik di negara-negara lain, termasuk kasus penindasan yang menimpa warga muslim uighur di Provinsi Xianjiang.

“Ini merupakan ujian terhadap konsistensi Presiden Jokowi,” ujarnya.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jakarta Timur itu mengatakan, DPR juga akan melakukan diplomasi antar lembaga kepada Kongres Rakyat Nasional mendorong Pemerintah Bejing menghentikan cara kekerasan kepada entis Uighur.

“DPR melalui Komisi I dan BKSAP akan terus mengupayakan melalui hubungan antar parlemen,” jelasnya.

Mardani mengatakan, ada empat peran aktif yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjadi penegah konflik Beijing-Uighur:

Pertama, pemerintah bisa merangkul etnis Muslim Hui di Tiongkok yang memiliki hubungan baik dengan Beijing agar menjadi fasilitator mengusahakan konflik, menghentikan kekerasan Beijing kepda muslim Uighur dan mengajak kelompok Uighur agar tidak memberontak memisahkan diri.

Kedua, pemerintah Beijing bisa belajar dari Indonesia bagaimana Islam menjadi representasi agama yang damai sehingga tidak perlu takut karena sparatisme bukan bagaian dari ajaran Islam. Pemerintah Beijing bisa diperkenalkan Islam yang damai sehingga tidak perlu takut ancaman etnis muslim Uighur.

Ketiga, pemerintah bisa mendorong negara-negara di ASEAN untuk berperan aktif menjadi mediator antar Uighur dan pemerintah Beijing. Sebagaimana ASEAN bersatu menyelesaikan konflik etnis Rohigya di Myanmar.

Keempat, pemerintah harus mendesak pemerintah Beijing untuk menghentikan cara-cara kekerasan dan diskriminatif pada kamp-kamp re-edukasi. Untuk membangun perdamaian, pemerintah Cina harus lebih mengedepankan cara-cara damai dan terus membangun Xinjiang.[sgh]

rn
Sourcern