Connect with us

Hukum

Masih Nekat Berkerumun, Siap-Siap Ditindak Polisi

Published

on

Kabarpolitik.com.COM –  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setidaknya pada Jumat mendatang (10/4/2020). PSBB ini akan menutup ruang gerak masyarakat secara masif, sehingga penyebaran virus Corona pun tidak secara masif menjangkit tubuh.

Masyarakat diminta untuk bisa mematuhi aturan yang ada karena sebagian daerah akan menerapkan sanksi bagi siapa saja yang tidak menjalankan kebijakan itu. Kepolisian sebagai garda terdepan akan terus bergerak dan bekerja sebagai satu kesatuan dengan pemerintah. Masyarakat yang membangkang akan ditindak tegas oleh pihak kepolisian

“Sekarang ini yang diperlukan memang ketegasan sehingga masyarakat juga tidak bisa melakukan hal yang melanggar, Polda Metro Jaya disini bersama dengan TNI dan Pemda setempat terus mengimbau masyarakat dengan cara humanis namun ada pula yang sudah kami tindak lanjuti menurut undang-undang,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dikutip dari RRI pada Rabu (8/4/2020).

Sementara itu Yusri juga menjelaskan bahwa semua perencanaan PSBB sudah dibicarakan oleh pihak terkait.

Ia menjelaskan bahwa dari hasil di lapangan selama tiga minggu patroli, pihaknya masih terus memberikan imbauan secara masif dan sudah melakukan patroli berskala besar di sekitar wilayah Polda Metro Jaya.

Advertisement

“Sekarang ini tempat-tempat yang biasa ramai sudah mulai sepi walaupun masih ada saja, tetapi kita terus sosialisasikan terus menerus, hal ini termasuk restoran dan cafe pun sudah mulai mengerti bahwa sudah tidak boleh ada yang makan ditempat,” jelas Yusri.

Yusri juga menegaskan jika masih terlihat kerumunan maka pihaknya akan lakukan pembubaran langsung. Namun ketika ada masyarakat yang berbaik hati melakukan bantuan yang sifatnya sosial maka Kepolisian maupun TNI akan terus membantu tetapi dalam keadaan social distancing dan phisycal distancing.

Selain itu, sehubungan dengan peraturan ojek online (Ojol) yang tidak boleh membawa penumpang, saat ini peraturan tersebut masih digodok.

“Masih disusun aturannya (Peraturan ojol, red) dan semoga hari ini selesai, memang nantinya membonceng sudah tidak boleh tetapi untuk yang bersifat delivery dan membawa barang masih diperbolehkan hanya saja tetap memperhatikan aturan social distancing dan phisycal distancing, dan itu kami akan sosialisasikan selama dua hari ini,” ungkap Yusri. [rif]

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...