ICW Minta Pembahasan RUU PAS Dihentikan, Hanya Bikin Koruptor Bisa Plesiran

Kabarpolitik.com.COM – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar pembahasan Rancangan Undang Undang Pemasyarakatan (RUU PAS) segera dihentikan. Mereka menilai sejumlah pasal dalam RUU itu akan membahagiakan para koruptor.

“JIka melihat ketentuan dalam RUU PAS itu sepertinya kejahatan korupsi hanya dipandang sebagai tindakan kriminal biasa oleh DPR dan pemerintah. Di saat negara lain sibuk dengan kesehatan masyarakat, justru DPR dan Pemerintah mengambil langkah keliru dalam proses legislasi,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadana melalui pernyataan pers di Jakarta, Minggu (17/5/2020).

Menurut Kurnia ada sejumlah hal yang perlu dikritisi dari pasal di RUU PAS. Pertama, ketidakjelasan konsep pemberian hak kegiatan rekreasional pada tahanan maupun narapidana, (pasal 7 huruf C dan pasal 9 huruf C).

“Merujuk kepada pernyataan Muslim Ayub, anggota Komisi III Fraksi PAN DPR RI menyebutkan bahwa pengertian hak rekreasional itu nantinya para tahanan dan narapidan berhak berpelesiran ke pusat perbelanjaan. Tentu alur logika seperti ini tidak dapat dibenarkan,” tandas Kurnia.

Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang yang sudah terbukti dinyatakan bersalah melakukan korupsi lalu diberi hak untuk mendatangi tempat-tempat hiburan dan pelesiran.

Menurut data yang berhasil dihimput ICW, ada 7 orang narapidana korupsi yang plesiran ke luar tahanan, saat mereka menjalani hukuman di lapas.

Mereka adalah Lutfi Hasan Ishak (mantan Presiden PKS kasus impor sapi), Anggoro Wodjoyo (kasus pengadaan radio komunikasi di Kementrian Kehutanan), Romi Hertonn (kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi), Masyito (kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi), Rahmat Yasin (mantan Bupati Bogor, kasus suap tukar menukar lahan), Nazarudin (mantan bendahara Partai Demokrat, kasus suap Wisma Atlet Hambalang),  dan Setya Novanto (mantan Ketua DPR kasus suap E-KTP Elektronik). (rma)