DPR Curiga Imigrasi Terlibat Soal Djoko Tjandra Miliki Paspor dan Kabur dari Indonesia

Kabarpolitik.com.COM – Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam kesempatan tersebut anggota Komisi III menanyai Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting terkait peran imigrasi dalam kasus pelarian buronan korupsi Djoko Tjandra ke luar negeri.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mengatakan, saat ini status Djoko Tjandra sudah merupakan warga negara Papua Nugini. Selain itu, saat ini Djoko juga merupakan merupakan penjahat yang diburu oleh Indonesia. Sudding sangat heran bagaimana Djoko bisa keluar-masuk Indonesia dan lolos dari pemeriksaan Ditjen Imigrasi.

“Anehnya seorang warga negara asing yang juga sebagai penjahat terhadap putusan hukum tetap, bisa masuk dan lolos tanpa terdeteksi oleh pihak imigrasi. Saya kira tidak usah ada alasan pembenaran, ini sudah jadi pengetahuan umum dan tak perlu lagi cari alasan,” kata Sudding, Senin (13/7/2020)

Sudding menyayangkan imigrasi yang tidak menangkap Djoko, justru malah mengeluarkan Paspor untuk Djoko. “Orang ini seorang narapidana, paling tidak ada koordinasi kenapa harus dikeluarkan paspor, kemarin 23 Juni oleh Imigrasi Jakut, tanpa harus ada konfirmasi ke penegak hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota komisi III lainnya, Taufik Basari, juga mencecar Dirjen Imigrasi terkait pembuatan paspor Djoko Tjandra. Menurut Taufik, tidak mungkin Djoko Tjandra yang berstatus buronan bisa membuat paspor dengan mudah tanpa ada bantuan internal Imigrasi.

“Djoko kan tidak sendirian, tidak mungkin urus hal kecil sendirian, pasti melibatkan orang dengan kualifikasi tertentu. Ini keterlibatan jaringan mafia hukum. Ini harus dibongkar, ada di mana-mana, termasuk membantu keluar Djoko 2009 dan masuk ke Indonesia, termasuk urus paspor karena dibantu,” ujarnya.

Taufik berharap semua aparat yang terlibat membantu Djoko dapat diungkap dan diberikan sanksi. “kita jangan naif, siapa aja yang terlibat dalam hal buat paspor. Kita harap ada pembersihan, jangan sampai jaringan mafia kuasai kita semua,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting mengakui bahwa tidak semua perbatasan wilayah Indonesia memiliki pos pemeriksaan. Jhoni mengatakan, celah ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum untuk keluar masuk wilayah Indonesia secara ilegal.

“Tidak semua garis perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga terdapat pos pemeriksaan keimigrasian. Celah seperti inilah yang menurut hemat kami sering atau bisa dimanfaatkan oknum untuk keluar masuk Indonesia secara tidak resmi atau ilegal,” katanya.

Jhoni pun memaparkan, Indonesia memiliki garis perbatasan darat yang luas dengan negara-negara lain. Ia mencontohkan, banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang bisa masuk ke Malaysia secara ilegal melalui perbatasan-perbatasan di Kalimantan. [rif]