Rizal Ramli Menggugat, Fadli Zon: Demokrasi Makin Mahal, Rawan Kecurangan dan Sabotase

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Ekonom senior Rizal Ramli melayangkan gugatan uji materi atau judicial review, terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen dalam Undang-Undang Pemilu.

Dalam mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rizal Ramli bersama Abdul Rachim, didampingi Refli Harun.

Menurut Rizal, ambang batas pencalonan presiden merupakan basis dari demokrasi kriminal.

Mantan menteri koordinator kemaritiman dan investasi itu memohon doa dan dukungan, agar judicial review yang diajukan bisa diterima dan dikabulkan nanti.

“Pagi ini, Jum’at jam 10 pagi, DR. Rizal Ramli & Ir. Abd Rachim, didampingi DR Refly Harun SH akan Ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Judicial Review tentang ‘Threshold” (ambang batas) pemilihan Presiden. Itu merupakan basis dari demokrasi kriminal. Mohon doa & dukungan,” kata Rizal di akun @RamliRizal di Twitter, Jumat (4/9).

Namun belakangan, waktu pendaftaran uji materi tersebut diubah dari semula pukul 10.00 menjadi pukup 13.00. “Maaf digeser ke Jam 13.00,” tegas Rizal.

Gugatan PT 20 persen yang diajukan Rizal mendapat respons dari anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon.

Dia menegaskan bahwa PT 20 persen seharusnya dihapuskan karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi.

Menurut mantan wakil ketua DPR itu, PT 20 persen juga membuat demokrasi makin mahal, dan memunculkan oligarki kekuasaan.rn(Fajar)rn