Butuh Rp466 Triliun, Pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kaltim Resmi Ditunda

Kabarpolitik.com — Pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur (Kaltim) resmi ditunda. Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembagunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, Selasa (8/9/2020).

“Mengenai ibu kota negara terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold,” ujar Suharso saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX di Gedung DPR, Jakarta.

Namun demikian, Suharso memastikan pembagunan infrastruktur dasar di sejumlah daerah penyangga Ibu Kota baru itu akan tetap berlangsung. Sehingga masterplan itu tetap berjalan.

“Kita tetap dalam rangka persiapan dan kita melajutkan masterplan dan pembangunan infra dasar di kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan,” katanya.

Adapun menurut data Bappenas, kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur memerlukan anggaran sedikitnya Rp466 triliun. Pembangunan tidak dikerjakan pemerintah sendirian tetapi juga melibatkan swasta.

Pemerintah hanya melakukan pembangunan pada infrastruktur dasar, gedung pemerintahan, rumah dinas, pangkalan militer sampai membuat perencanaan. Total anggarannya Rp 89.47 triliun atau 19.2 persen.

Sekitar 26,2 persen atau Rp122.09 triliun berasa dari swasta. Swasta bakal membangun perumahan umum, perguruan tinggi, sarana kesehatan sampai mall. Sisanya 54.6 persen senilai Rp254.43 triliun melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pemerintah menargetkan konstruksi ibu kota negara di Kalimantan Timur mulai pada 2020. Pemerintah sebelumnya menargetkan ibu kota benar-benar pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024. (JPC)rn(Fajar)rn