Pjs Bisa Diisi Pejabat Pusat, Pelanggar Protokol Bisa Dipidanakan

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri mulai tegas. Imbas banyak kandidat mengabaikan protokol kesehatan selama pendaftaran di KPU. Pilkada di masa pandemi covid-19 butuh komitmen para calon.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, adanya kerumunan massa saat pendaftaran paslon mengindikasikan dua kemungkinan. Pertama, disengaja. Sebab, sejak awal KPU dan Bawaslu sudah mengimbau terkait protokol kesehatan. Pencegahan coronavirus desease 2019 (covid-19). Tetapi, malah dilanggar.

Menurutnya, kontestan dan partai politik sudah tahu. “Tetapi mungkin mau show force atau unjuk kekuatan sehingga PKPU dilanggar. Kedua, bisa jadi juga, sosialisasi PKPU ini belum sampai ke kontestan,” ungkapnya saat konferensi pers virtual, Selasa, 7 September.

Kemendagri lanjutnya, memiliki akses untuk memberikan punishment atau sanksi kepada kepala daerah petahana atau ASN yang maju di pilkada. Sudah ada 53 kepala daerah petahana yang diberikan teguran keras karena melanggar protokol covid-19. Ini nanti implikasinya ada. Tetapi, yang bukan petahana, pihaknya tak ada akses.

“Terus terang, kasus seperti Bulukumba dan Pohuwato yang sampai ada konser saya perhatikan betul. Saat cuti, petahana sesuai aturan bisa diisi provinsi atau ditentukan Mendagri. Saya berpikir mempertimbangkan Pjs-nya dari pusat atau kemendagri. Bukan dari daerah. Agar bisa mengendalikan kampanye di daerah bisa mengikuti protokol covid-19,” jelasnya.

Ia pun pertimbangkan Pjs-nya dari kemendagri agar bisa kendalikan covid-19. “Bukan diisi dari pejabat daerah. Sudah saya sampaikan ke gubernur,” jelasnya. Apalagi masih ada tahapan yang rawan terjadi kerumunan. Salah satunya penetapan calon. Bisa saja yang lolos terlalu euforia sementara yang dinyatakan gagal lolos anarkis. Padahal bisa ajukan sengketa.rn(Fajar)rn