Tiga Istilah Presiden Jokowi Tak Ada di UU Karantina, Said Didu: Sepertinya untuk Hindari Kewajiban Pusat

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Penanganan virus corona (Covid-19) di Indonesia masih belum menunjukkan keberhasilan. Sejak Maret hingga saat ini angka penularan masih tinggi.

Pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani pandemi virus yang berasal dari Wuhan, China itu.

Salah satu kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah penerapan karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Yang selama ini telah diterapkan hanya PSBB, sementara karantina wilayah atau lazim disebut lockdown hingga saat ini belum diterapkan di Indonesia.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo justru sering menyebutkan beberapa istilah yang justru tidak disebutkan dalam UU Karantina.

“Akhir-akhir ini kita baca 3 istilah yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden: 1. Pembatasan sosial skala mikro 2. Pembatasan sosial skala lokal 3. Intervensi berbasis lokal,” tulisnya di akun Twitternya, Senin (14/9/2020).

Said curiga pengguna istilah tersebut hanya kedok untuk menutupi kewajiban pemerintah jika harus menjalankan penanganan pandemi sesuai aturan yang ada di UU Karantina.

“Semua istilah tersebut tidak tertuang dalam UU tentang karantina. Istilah tersebut sepertinya untuk hindari kewajiban pusat dalam atasi wabah sesuai UU,” sebutnya.

Dalam UU Karantina sendiri, jika pemerintah menerapkan karantina wilayah ada beberapa kewajiban dari pemerintah. Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. (msn/fajar)rn(Fajar)rn