Perpres Pengadaan Vaksin Covid-19 Diteken, Komisi XI: Coba Bekerja Lebih Sigap

Kabarpolitik.com, JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati turut menyoroti terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Selain itu, Pemerintah juga akan mengeluarkan anggaran total kebutuhan vaksin senilai Rp37 triliun untuk 2020-2022 dengan estimasi uang muka Rp3,8 triliun pada 2020 dan pada RAPBN 2021 telah dialokasikan Rp18 triliun.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto. usai rapat terbatas Kabinet dengan Presiden Joko Widodo, Senin (28/9).

Menurutnya, Perpres yang dibuat pemerintah tersebut sebagai dasar hukum terkait dengan pengadaan Vaksin Covid-19.

“Paling tidak, regulasi ini menunjukkan adanya kepastian hukum terkait seluk-beluk pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasinya,” ujarnya dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Politisi PKS ini juga meminta pemerintah untuk lebih sigap bekerja dan lebih terukur dalam membelanjakan uang negara.

“Saya meminta Pemerintah untuk bekerja lebih sigap dalam melakukan belanja negara, karena serapan dana PEN juga masih rendah,” ungkapnya.

Hal ini disampaikannya karena realisasi anggaran PEN, per 17 September 2020 sebesar Rp254,4 triliun, atau 36,6% terhadap pagu anggaran PEN yang sebesar Rp605,2 triliun.

Jika dilihat per kelompok program, realisasinya adalah kesehatan (Rp18,45 triliun atau 33,47%), perlindungan sosial (Rp134,4 triliun atau 57,49%), sektoral K/L atau pemda (Rp20,53 triliun atau 49,26%), insentif usaha (Rp22,23 triliun atau 18,43%), dan dukungan UMKM (Rp58,74 triliun atau 41,34%).rn(Fajar)rn