Connect with us

Nasional

Dua Pekan Ditangani Luhut, Penularan Covid-19 Masih Saja Bertambah

Published

on

Kabarpolitik.com — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah diberi tugas untuk mengendalikan Covid-19 di sembilan provinsi prioritas. Yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Jokowi memberikan tenggat waktu 2 pekan kepada Luhut untuk menyelesaikannya. Terhitung mulai 16-29 September 2020. Lantas bagaimana perkembangan Covid-19 di 9 provinsi tersebut?

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dipublikasikan di laman covid19.go.id, perkembangan Covid-19 di 9 provinsi tersebut terbilang belum terlalu menggembirakan.

Selama periode 16-29 September 2020, di 9 provinsi itu masih terjadi penambahan kasus baru sebanyak 38.688. Dengan rincian DKI Jakarta (16.402 kasus), Jawa Tengah (4.094 kasus), Jawa Barat (6.821 kasus), Jawa Timur (4.641 kasus), Kalimantan Selatan (789 kasus), Sumatera Utara (1.403 kasus), Sulawesi Selatan (1.811 kasus), Papua (1.362 kasus), dan Bali (1.365 kasus).

Sedangkan pasien sembuh dalam periode yang sama berjumlah 35.773 orang. Dengan rincian DKI Jakarta (14.648 orang), Jawa Tengah (4.325 orang), Jawa Barat (5.173 orang), Jawa Timur (5.465 orang), Kalimantan Selatan (1.216 orang), Sumatera Utara (1.551 orang), Sulawesi Selatan (1.662 orang), Papua (321 orang), dan Bali (1.412 orang).

Advertisement

Kemudian untuk kategori pasien meninggal pad periode 16-29 September 2020 di 9 provinsi berjumlah 1.350 pasien. Dengan rincian DKI Jakarta (266 pasien), Jawa Tengah (424 pasien), Jawa Barat (100 pasien), Jawa Timur (330 pasien), Kalimantan Selatan (29 pasien), Sumatera Utara (58 pasien), Sulawesi Selatan (35 pasien), Papua (21 pasien), dan Bali (87 pasien).rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Cucun: Regulasi Khusus Kemitraan Ojol dan Aplikator Akan Disusun Terpisah Cucun: Regulasi Khusus Kemitraan Ojol dan Aplikator Akan Disusun Terpisah
Politik49 menit ago

Cucun Ahmad Syamsurijal: Regulasi Khusus Kemitraan Ojol dan Aplikator Akan Disusun Terpisah

Pimpinan DPR RI menegaskan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan tidak secara khusus mengatur hubungan kemitraan antara pengemudi ojek...

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan
Politik49 menit ago

DPR RI Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat...

Baleg Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah Baleg Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah
Politik2 jam ago

Baleg DPR RI Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta setelah DPR menerima Surat...

BKSAP: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global BKSAP: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global
Politik2 jam ago

Muhammad Husein Fadlulloh: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya peran diplomasi parlemen untuk menyuarakan kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat...

Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria
Politik2 jam ago

Muhammad Khozin: Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan inventarisasi dan pemetaan...

Kerja Sama dengan Banyak Negara Penting Guna Perluas Konektivitas Penerbangan Internasional Kerja Sama dengan Banyak Negara Penting Guna Perluas Konektivitas Penerbangan Internasional
Politik2 jam ago

Desy Ratnasari: Kerja Sama dengan Banyak Negara Penting Guna Perluas Konektivitas Penerbangan Internasional

Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menilai konektivitas penerbangan internasional perlu diperluas agar akses ke berbagai daerah di Indonesia...

Perguruan Tinggi Jadi Mitra Strategis BKSAP dalam Kolaborasi Riset, SDM, dan Kajian Kebijakan Perguruan Tinggi Jadi Mitra Strategis BKSAP dalam Kolaborasi Riset, SDM, dan Kajian Kebijakan
Politik2 jam ago

Anisah Syakur: Perguruan Tinggi Jadi Mitra Strategis BKSAP dalam Kolaborasi Riset, SDM, dan Kajian Kebijakan

Anggota BKSAP DPR RI Anisah Syakur mendorong penguatan kolaborasi antara BKSAP DPR RI dan perguruan tinggi agar diplomasi parlemen tidak...

Pengakuan Karya Intelektual sebagai Aset, Revisi UU Hak Cipta Didorong Perkuat Ekosistem Dunia Kreatif Pengakuan Karya Intelektual sebagai Aset, Revisi UU Hak Cipta Didorong Perkuat Ekosistem Dunia Kreatif
Politik4 jam ago

Melly Goeslaw Dorong Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya dan Aset Kreator

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014...

Serap Aspirasi di Sulsel, Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian Serap Aspirasi di Sulsel, Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian
Politik4 jam ago

Serap Aspirasi di Sulsel, Rifqinizamy Karsayuda: Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian

Komisi II DPR RI menegaskan komitmen  untuk terus memperkuat posisi sebagai penyambung lidah aspirasi dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah...

Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock
Politik4 jam ago

Agun Gunandjar Sudarsa Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Bukittinggi dan Yayasan Fort de Kock

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyoroti sengketa tanah antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Yayasan Fort de...