DPR Soroti Badan Usaha Bentukan Pemerintah

Kabarpolitik.com — DPR RI menyoroti sejumlah Badan Usaha yang dibentuk pemerintah. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Usaha Pengembangan dan Investasi Energi Baru dan Terbarukan (BPI-EBT) dan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan, perlu adanya titik perbedaan antara BPI-EBT yang dipaparkan oleh Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI). Jika nantinya terealisasi, apa perbedaan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang selama ini juga bergerak dalam bidang investasi.

Termasuk, letak perbedaan BPI-EBT dengan PLN dalam hal Key Performance Indicator (KPI). “Lantas, apa perbedaan BPI-EBT dengan PLN. Mengingat, PLN juga merupakan suatu badan yang juga selama ini melakukan investasi. Dan juga tentang letak perbedaan signifikan antara BPI-EBT dengan PLN dalam hal KPI-nya,” kata Politisi Nasdem ini.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengusulkan perlu adanya pembicaraan lanjutan tentang gagasan pembentukan BPI-EBT. Mengingat berdasarkan paparan ASEAN Center of Energy, menurutnya dapat disimpulkan bahwa EBT di masa depan akan sangat futuristik dan optimistis. Namun, di sisi lain masih menjadi pro-kontra di tengah masyarakat.

“Kami mendapat berbagai masukan yang sangat bermanfaat. Pertama, tentang pentingnya sebuah badan yang khusus bergerak dalam lingkup EBT. Karena, masih menjadi pro-kontra apakah badan tersebut betul-betul dibutuhkan. Mengingat, implementasi dari EBT sejauh ini masih tergolong minim,” tuturnya.rn(Fajar)rn