Andre Rosiade Tegaskan Sengketa Pelabuhan Batam Harus Diselesaikan Tanpa Ganggu Publik

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyoroti serius sengketa pengelolaan Pelabuhan Internasional Batam Center saat kunjungan kerja spesifik ke Batam, Jumat (18/7/2025). Menurutnya, konflik berkepanjangan antara pengelola lama dan baru berpotensi mengganggu stabilitas layanan publik dan menurunkan kepercayaan investor.

“Batam Center adalah pelabuhan strategis dan salah satu tersibuk di Indonesia, dengan hampir 2 juta penumpang per tahun, terutama ke Singapura dan Malaysia. Sayangnya, kami temukan ada sengketa berkepanjangan yang dipicu pencabutan izin sepihak oleh BP Batam,” jelas Andre usai pertemuan di lokasi.

Sengketa tersebut kini tengah berproses di Mahkamah Agung. Komisi VI mendesak agar penyelesaiannya dilakukan secara adil, transparan, dan menjunjung tinggi kepastian hukum.

“Pelabuhan bukan sekadar fasilitas ekonomi. Ini pintu gerbang Indonesia ke dunia internasional. Kalau konflik seperti ini dibiarkan, bisa merusak reputasi negara dan menghambat konektivitas serta investasi,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Andre juga mengingatkan BP Batam agar lebih cermat dalam membuat keputusan strategis terkait aset vital, dengan mengedepankan kepentingan nasional dan kelangsungan layanan publik.

“Kami akan terus mengawal proses ini agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Konflik seperti ini seharusnya bisa diselesaikan secara lebih elegan, tanpa mengorbankan layanan dan kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Komisi VI DPR RI berkomitmen memastikan setiap penyelesaian sengketa aset negara tetap berada dalam koridor hukum dan berpihak pada kelancaran ekonomi nasional.