Anggaran KJMU Dipangkas Rp 180 M, Iman Satria Ungkap Biang Keladi KJMU Dicabut Heru Budi

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria buka suara oleh gaduh pencabutan bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Iman Satria mengatakan, hal ini dipicu oleh kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang memangkas anggaran KJMU pada 2024 ini.

“Anggaran berkurang setengahnya. Tahun ini Rp180 miliar, sedangkan tahun lalu Rp360 miliar,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/3/2024).

Pemangkasan ini pun menyebabkan Pemprov DKI terpaksa harus mengurangi jumlah penerima KJMU.

Salah satu caranya dengan menandakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tingkat kemiskinan (desil) penduduk Jakarta.

Sehingga, hanya mahasiswa yang masuk kategori sangat miskin (Desil 1), miskin (Desil 2), hampir miskin (Desil 3), dan rentan miskin (Desil 4) yang mendapatkan bantuan pendidikan KJMU.

“Pada akhirnya Pemprov DKI ambil penerima manfaat berdasarkan ranking, berdasarkan desil kemiskinan,” ujarnya.

Legislator Gerindra ini pun khawatir, kebijakan Heru Budi ini menyebabkan banyak mahasiswa yang akhirnya putus sekolah lantaran tak bisa membayar biaya kuliah.

Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Pemprov DKI tak lagi membuka pendaftaran baru KJMU dan fokus pada mahasiswa penerima manfaat bantuan pendidikan ini.

“Sebaiknya tidak usah kasih KJMU ke penerima baru, tetap yang lama pertahankan supaya tidak putus sekolah,” ujarnya.

Iman menyebut, Komisi E DPRD DKI dalam waktu dekat juga bakal memanggil Dinas Pendidik (Disdik) untuk membahas masalah ini.

Ia pun mengaku bakal mendesak Disdik DKI untuk menambah alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024.

Dengan demikian diharapkan tak ada lagi mahasiswa yang dicabut bantuan KJMU-nya.

“Nanti kami akan rapat dengan Dinas Pendidikan dan minta anggaran tambahan ke dalam anggaran perubahan, karena banyak orang tidak dapat KJMU,” tuturnya.