Connect with us

Nasional

Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo: Stok Pangan Harus Tersedia dan Terkendali

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo

Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo mengingatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyiapkan mitigasi risiko jangka, pendek, menengah dan panjang guna mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan pada bulan suci Ramadan 2025.rn rnMenurutnya, jika memiliki mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang akan mempermudah pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan stok barang kebutuhan pangan. “Pemerintah melalui Kemendag sudah harus mempersiapkan mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan, sehingga inflasi dan stok barang dapat dikendalikan,” kata Sartonodi Jakarta, Senin (3/3/2025).rn rnDirinya menekankan, pemerintah perlu memberikan langkah konkret untuk mengawasi keberadaan stok, distribusi, dan stabilisasi harga pangan selama bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 2025.rn rn“Ketersediaan stok bahan pangan sudah pastinya harus tersedia, terjaga dan terkendali, karena ini merupakan momen yang selalu ada di setiap tahunya,” ujarnya.rn rnIa pun menyatakan bahwa Komisi VI DPR akan terus mengawasi secara berkala keberadaan stok, distribusi dan stabilitas harga pangan dan bahan pokok pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. “Kami di Komisi VI akan terus mengawasi keberadaan stok distribusi dan stabilitas harga pangan dan bahan pokok dalam menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2025,” tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.rn rnSebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para Menteri Kabinet Merah Putih agar memantau dan memastikan tidak terjadi lonjakan harga pangan di awal bulan Ramadan 1446 Hijriah. Demikian pernyataan ini disampaikannya di Lanud Halim Perdanakusuma saat tiba di Jakarta usai menghadiri retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2) lalu.rn rn“Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif,” tegas Prabowo.rn rnPada kesempatan sama, ia juga menegaskan agar para menteri terkait tidak hanya memantau akan tetapi juga mempersiapkan langkah preventif agar tidak terjadi lonjakan harga dan akhirnya dimanfaatkan oleh spekulan. “Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat terutama rakyat paling memerlukan harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu dan sudah kita lakukan itu,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik5 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik5 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik5 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik5 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik5 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik5 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik5 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik5 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik5 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik5 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...