Connect with us

Internasional

AS Larang Pegawai Federal Main TikTok, Telanjur Diunduh Harus Dihapus

Published

on

Kabarpolitik.com – TikTok menjadi pemicu ketegangan baru antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Kini AS mengikuti jejak Uni Eropa dan Kanada. Melarang para pegawai federal mengunduh aplikasi buatan Tiongkok itu di perangkat elektronik yang dipakai untuk bekerja. Jika sudah telanjur mengunduh, mereka diminta menghapus.

Selasa (28/2), Gedung Putih memberikan waktu 30 hari untuk lembaga-lembaga pemerintah guna memastikan para pegawainya patuh dengan keputusan tersebut. ’’Langkah ini menegaskan komitmen berkelanjutan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mengamankan infrastruktur digital kami dan melindungi keamanan serta privasi rakyat Amerika,’’ ujar Kepala Petugas Keamanan Informasi Federal AS Chris DeRusha seperti dikutip BBC.

Sejak Desember tahun lalu, DPR AS sudah mengesahkan Undang-Undang (UU) yang melarang penggunaan TikTok pada ponsel yang dibeli oleh negara untuk para pegawai. Mereka memberi waktu Gedung Putih selama 60 hari untuk mengeluarkan arahan kepada seluruh lembaga pemerintahan. Para pegawai di Gedung Putih, Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri sudah menerapkan aturan itu lebih dulu.

Kongres diperkirakan mengesahkan UU lanjutan dalam beberapa minggu ke depan. Regulasi itu akan memberi Presiden Biden kekuatan untuk melarang aplikasi TikTok secara nasional. Larangan terhadap aplikasi milik perusahaan ByteDance itu bukan tanpa alasan kuat. Sebab, aplikasi tersebut dicurigai telah mengambil data pengguna dan menyerahkannya kepada pemerintah Tiongkok. Beberapa badan intelijen khawatir informasi sensitif dapat terungkap saat aplikasi diunduh ke perangkat pemerintah.

Namun, pihak ByteDance bersikeras bahwa operasional perusahaan mereka tidak berbeda dengan perusahaan media sosial lainnya. Perusahaan yang berbasis di Beijing, Tiongkok, itu menegaskan tidak akan mematuhi perintah untuk mentransfer data.

Advertisement

’’Kami berharap ketika menangani masalah keamanan nasional tentang TikTok di luar perangkat pemerintah, Kongres akan mencari solusi yang tidak akan berdampak menyensor suara jutaan orang Amerika,’’ ujar juru bicara TikTok kepada BBC.

Kebijakan baru AS tersebut tentu saja membuat pemerintah Tiongkok tidak senang. Terlebih, belakangan ini hubungan kedua negara sedang tegang atau tidak baik-baik saja. Ada beberapa pemantik ketegangan. Dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina misalnya. AS menuding Tiongkok berpihak ke Rusia dan berencana mengirim senjata ke Moskow.

Lalu, FBI juga memberi pernyataan bahwa asal usul Covid-19 berasal dari laboratorium virus yang bocor di Wuhan, Tiongkok. Selain itu, sebelumnya, militer AS juga menembak balon udara milik Tiongkok karena dituding dipakai untuk memata-matai pertahanan. Kini larangan terhadap aplikasi TikTok pun makin membuat keruh hubungan Tiongkok dan AS.

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...