Connect with us

Internasional

AS Larang Pegawai Federal Main TikTok, Telanjur Diunduh Harus Dihapus

Published

on

Kabarpolitik.com – TikTok menjadi pemicu ketegangan baru antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Kini AS mengikuti jejak Uni Eropa dan Kanada. Melarang para pegawai federal mengunduh aplikasi buatan Tiongkok itu di perangkat elektronik yang dipakai untuk bekerja. Jika sudah telanjur mengunduh, mereka diminta menghapus.

Selasa (28/2), Gedung Putih memberikan waktu 30 hari untuk lembaga-lembaga pemerintah guna memastikan para pegawainya patuh dengan keputusan tersebut. ’’Langkah ini menegaskan komitmen berkelanjutan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mengamankan infrastruktur digital kami dan melindungi keamanan serta privasi rakyat Amerika,’’ ujar Kepala Petugas Keamanan Informasi Federal AS Chris DeRusha seperti dikutip BBC.

Sejak Desember tahun lalu, DPR AS sudah mengesahkan Undang-Undang (UU) yang melarang penggunaan TikTok pada ponsel yang dibeli oleh negara untuk para pegawai. Mereka memberi waktu Gedung Putih selama 60 hari untuk mengeluarkan arahan kepada seluruh lembaga pemerintahan. Para pegawai di Gedung Putih, Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri sudah menerapkan aturan itu lebih dulu.

Kongres diperkirakan mengesahkan UU lanjutan dalam beberapa minggu ke depan. Regulasi itu akan memberi Presiden Biden kekuatan untuk melarang aplikasi TikTok secara nasional. Larangan terhadap aplikasi milik perusahaan ByteDance itu bukan tanpa alasan kuat. Sebab, aplikasi tersebut dicurigai telah mengambil data pengguna dan menyerahkannya kepada pemerintah Tiongkok. Beberapa badan intelijen khawatir informasi sensitif dapat terungkap saat aplikasi diunduh ke perangkat pemerintah.

Namun, pihak ByteDance bersikeras bahwa operasional perusahaan mereka tidak berbeda dengan perusahaan media sosial lainnya. Perusahaan yang berbasis di Beijing, Tiongkok, itu menegaskan tidak akan mematuhi perintah untuk mentransfer data.

Advertisement

’’Kami berharap ketika menangani masalah keamanan nasional tentang TikTok di luar perangkat pemerintah, Kongres akan mencari solusi yang tidak akan berdampak menyensor suara jutaan orang Amerika,’’ ujar juru bicara TikTok kepada BBC.

Kebijakan baru AS tersebut tentu saja membuat pemerintah Tiongkok tidak senang. Terlebih, belakangan ini hubungan kedua negara sedang tegang atau tidak baik-baik saja. Ada beberapa pemantik ketegangan. Dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina misalnya. AS menuding Tiongkok berpihak ke Rusia dan berencana mengirim senjata ke Moskow.

Lalu, FBI juga memberi pernyataan bahwa asal usul Covid-19 berasal dari laboratorium virus yang bocor di Wuhan, Tiongkok. Selain itu, sebelumnya, militer AS juga menembak balon udara milik Tiongkok karena dituding dipakai untuk memata-matai pertahanan. Kini larangan terhadap aplikasi TikTok pun makin membuat keruh hubungan Tiongkok dan AS.

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...