Connect with us

Politik

Audit Impact Index Disorot, Annisa Mahesa Minta Indikator dan Validasi yang Jelas

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa Maharani Alzahra Mahesa, menyoroti gagasan audit impact dan indikator Audit Impact Index yang dipaparkan Calon Anggota BPK RI Asep Rahmat Suwandha. Menurut Annisa, gagasan tersebut penting agar kinerja BPK tidak hanya diukur berdasarkan opini atas laporan keuangan, tetapi juga dari dampak nyata hasil pemeriksaan terhadap perbaikan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara.

Annisa juga meminta Asep menjelaskan secara konkret metodologi, indikator, serta mekanisme validasi Audit Impact Index. Ia turut menyinggung pengalaman Asep selama lebih dari 30 tahun sebagai auditor maupun auditee sebagai bagian dari pendalaman gagasan tersebut.

“Pertanyaan saya, apa metodologi yang akan digunakan untuk BPK audit impact ini? Dan juga jika Pak Asep terpilih, indikator apa yang akan Bapak gunakan, yang akan Bapak masukkan secara konkret ke dalam Audit Impact Index? Dan siapa yang bisa memvalidasi indikator-indikator tersebut?” ujarnya.

Menurut Srikandi Gerindra itu, pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan instrumen pengawasan keuangan negara yang ditawarkan dapat diterapkan secara objektif dan terukur. Ia menegaskan, DPR RI akan mengawal proses fit and proper test untuk memperoleh jajaran pimpinan BPK yang mampu menjalankan fungsi pengawasan sesuai kebutuhan publik.

Menjawab pertanyaan tersebut, Asep menjelaskan bahwa metodologi indikator integritas yang dikembangkannya mengacu pada kerangka Monitoring Center for Prevention (MCP) serta instrumen penilaian tata kelola pada sejumlah area yang dinilai rentan terhadap praktik korupsi.

Advertisement

“Di situ ada penganggaran, di situ ada pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan aset, Pak, yang Bapak tadi tanya, kemudian pengelolaan pendapatan, pengawasan, dan lain-lain. Jadi, itu indikator-indikator atau metodologi, Pak, yang ini juga sedang saya bangun bersama-sama dengan Danantara dan KPK untuk BUMN, Pak,” jelas Asep.

Asep menambahkan, saat ini telah disusun 110 indikator integritas BUMN yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang usaha, mulai dari infrastruktur, perbankan, transportasi, hingga sumber daya alam.

“Sampai dengan saat ini versi yang sekarang hari ini, saya punya 110 indikator, Pak, integritas untuk masing-masing BUMN itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, Pak. Misal di infrastruktur, perbankan, transportasi, dan sumber daya alam, itu masing-masing ada. Nanti itu bisa di-ini-kan, Pak. Itu indikatornya,” pungkas Asep.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 minggu ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 minggu ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...