Connect with us

Politik

Azis Samual: Masyarakat Harus Kritis Kepada Hasil Survei

Published

on

Kabarpolitik.com — Sudah lumrah terjadi, jelang pemilihan presiden banyak bermunculan hasil survei yang membicarakan elektabilitas nama-nama calon yang mungkin akan maju dalam pesta demokrasi itu.  Hal serupa juga sudah marak terlihat untuk Pemilu 2024 mendatang.  Namun begitu hal tersebut sebenarnya tak selalu mendidik, karena potensial membuat bingung publik, karena tak jarang  itu  digunakan untuk memanipulasi pihak-pihak tertentu.

Untuk itu, politisi senior Partai Golkar Azis Samual berharap agar publik tidak mudah percaya terhadap statement pengamat yang mengomentari setiap hasil survei yang muncul. Sering kali ada maksud-maksud lain dengan munculnya hasil survei.

“Jangan terlalu cepat percaya dan mudah ambil kesimpulan terhadap suatu hasil lembaga survei, karena itu bisa misleading,” kata Azis Samual kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Hal ini Aziz Samual katakan menanggapi komentar seorang pengamat yang mengatakan elektabilitas Airlangga Hartarto rendah yang mengacu pada hasil salah satu lembaga survei. “Saya kira terlalu dini bila kita belum apa-apa langsung menarik kesimpulan tentang segala sesuatu, terlebih bila yang dijadikan dasar kesimpulan itu adalah hasil suatu lembaga survei,” lanjut Azis.

Namun  dirinya  juga memahami tidak semua lembaga survei itu membuat hasil yang tidak benar, berdasarkan pesanan pihak tertentu. “Saya yakin banyak lembaga survei yang bekerja independen tanpa agenda politik, sehingga hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara, ada banyak juga hasil survei yang tidak independen, yang menjadi bagian dari agenda kepentingan politik tertentu dan mereka menjadi tidak netral, sehingga datanya tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Azis.

Advertisement

Dijelaskannya lagi, jika mendekati tahun politik, khususnya mendekati Pilpres 2024, publik akan banyak menjumpai lembaga survei yang merilis hasil survei yang beragam, tergantung dari latar belakang  masing-masing, atas pesanan siapa, untuk kepentingan siapa dan seterusnya.

“Intinya, kita harus hati-hati membaca data. Jangan sampai salah dalam menganalisa, apalagi pengamat politik yang mengambil statement,” tegas Azis.

Aziz mengakui, sang Ketua Umum Airlangga Hartarto layak disebut sosok berkualitas baik sebagai Menko Perekonomian maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Penilaian itu masuk dalam sebuah monitoring yang dilakukan lembaga independen seperti Indonesia Indicator terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh di media, awal Januari lalu menunjukkan temuan yang signifikan terhadap popularitas sejumlah pejabat publik di Indonesia.

Nama Airlangga Hartarto menempati posisi ketiga sebagai tokoh paling berpengaruh di media sepanjang tahun 2021. Urutan pertama diduduki Presiden Joko Widodo, sementara urutan kedua diduduki Kapolri Listyo Sigit.

Advertisement

Data yang dipantau Indonesia Indicator berdasarkan dari pantauan jumlah pemberitaan, jumlah pernyataan dan jumlah quotasi tokoh Nasional di Media. Sepanjang 2021 tercatat sebanyak 309.659 kali pernyataan Airlangga dimuat oleh Media. Di bawahnya ada nama Gubernur DKI Anies Baswedan dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan. Hasil ini menunjukkan jika Airlangga adalah figur yang berpengaruh di Indonesia.

Azis berharap agar lembaga survei dan pengamat politik untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, karena dapat menimbulkan misintepretasi

.rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...