Connect with us

Politik

BAKN DPR RI Tekankan Kemudahan Akses KUR bagi UMKM

Published

11 bulan ago

on

rnWakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK, menegaskan pentingnya memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan sesuai regulasi dan benar-benar menyentuh pelaku UMKM yang membutuhkan. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja spesifik BAKN ke Provinsi Bali, Kamis, (4/12/2025), termasuk dalam sesi dialog bersama Bank Mandiri selaku salah satu bank Himbara penyalur KUR.rnAmin mengungkapkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir BAKN memang memfokuskan pengawasan pada isu pengelolaan KUR oleh bank-bank Himbara. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait efektivitas penyaluran pembiayaan kepada UMKM.rn“Kita ingin agar pengelolaan KUR ini dilaksanakan sesuai aturan. Tujuan utamanya adalah pemberdayaan UMKM, dan itu harus benar-benar tercapai,” ujar Amin. Ia menegaskan bahwa fokus BAKN saat ini tidak terkait dengan isu alokasi anggaran Rp200 triliun oleh Kementerian Keuangan, melainkan murni memastikan program KUR tepat sasaran.rnAmin menyoroti pentingnya dukungan bagi UMKM yang memiliki prospek usaha dan layak secara bisnis, namun belum memenuhi persyaratan perbankan atau tidak bankable. Menurutnya, kelompok usaha seperti itu harus diberi ruang dan tidak dipersulit dalam mengakses KUR.rn“UMKM yang tidak bankable tapi punya prospek itu harus mendapatkan alokasi KUR. Pemerintah sudah menyediakan skema penjaminan melalui mitra seperti Jamkrindo dan Askrindo. Jadi kalau ada masalah, mereka sudah terjamin,” jelasnya.rnPolitisi Fraksi PKS tersebut menekankan besarnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, yakni sekitar 65 juta unit usaha yang menyumbang 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. “Mereka ini besar sekali kontribusinya. Kita ingin mereka benar-benar berdaya, bertumbuh, dan bahkan naik kelas melalui program KUR,” tambahnya.rnAmin mengingatkan agar perbankan tidak menerapkan persyaratan yang berbelit sehingga membuat pelaku UMKM justru beralih pada sumber pembiayaan informal seperti rentenir atau pinjaman online (pinjol) yang berisiko tinggi. “Jangan sampai mereka lari ke ‘bank titil’ atau ke pinjol. Padahal Himbara sudah mendapat subsidi bunga dari pemerintah sehingga harusnya lebih mudah dan membantu,” tegasnya.rnBAKN berharap hasil kunjungan ini dapat mendorong optimalisasi penyaluran KUR oleh perbankan Himbara, termasuk Bank Mandiri, sehingga program ini dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor UMKM. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik5 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik5 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik5 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik5 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik5 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik5 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik5 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik5 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...
Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik5 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...
Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik5 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...