Connect with us

Politik

BAKN DPR RI Tekankan Kemudahan Akses KUR bagi UMKM

Published

8 bulan ago

on

rnWakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK, menegaskan pentingnya memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan sesuai regulasi dan benar-benar menyentuh pelaku UMKM yang membutuhkan. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja spesifik BAKN ke Provinsi Bali, Kamis, (4/12/2025), termasuk dalam sesi dialog bersama Bank Mandiri selaku salah satu bank Himbara penyalur KUR.rnAmin mengungkapkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir BAKN memang memfokuskan pengawasan pada isu pengelolaan KUR oleh bank-bank Himbara. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait efektivitas penyaluran pembiayaan kepada UMKM.rn“Kita ingin agar pengelolaan KUR ini dilaksanakan sesuai aturan. Tujuan utamanya adalah pemberdayaan UMKM, dan itu harus benar-benar tercapai,” ujar Amin. Ia menegaskan bahwa fokus BAKN saat ini tidak terkait dengan isu alokasi anggaran Rp200 triliun oleh Kementerian Keuangan, melainkan murni memastikan program KUR tepat sasaran.rnAmin menyoroti pentingnya dukungan bagi UMKM yang memiliki prospek usaha dan layak secara bisnis, namun belum memenuhi persyaratan perbankan atau tidak bankable. Menurutnya, kelompok usaha seperti itu harus diberi ruang dan tidak dipersulit dalam mengakses KUR.rn“UMKM yang tidak bankable tapi punya prospek itu harus mendapatkan alokasi KUR. Pemerintah sudah menyediakan skema penjaminan melalui mitra seperti Jamkrindo dan Askrindo. Jadi kalau ada masalah, mereka sudah terjamin,” jelasnya.rnPolitisi Fraksi PKS tersebut menekankan besarnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, yakni sekitar 65 juta unit usaha yang menyumbang 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. “Mereka ini besar sekali kontribusinya. Kita ingin mereka benar-benar berdaya, bertumbuh, dan bahkan naik kelas melalui program KUR,” tambahnya.rnAmin mengingatkan agar perbankan tidak menerapkan persyaratan yang berbelit sehingga membuat pelaku UMKM justru beralih pada sumber pembiayaan informal seperti rentenir atau pinjaman online (pinjol) yang berisiko tinggi. “Jangan sampai mereka lari ke ‘bank titil’ atau ke pinjol. Padahal Himbara sudah mendapat subsidi bunga dari pemerintah sehingga harusnya lebih mudah dan membantu,” tegasnya.rnBAKN berharap hasil kunjungan ini dapat mendorong optimalisasi penyaluran KUR oleh perbankan Himbara, termasuk Bank Mandiri, sehingga program ini dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor UMKM. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...