Connect with us

Politik

BBM Non-Subsidi Naik, Irmawan: Perbaikan Sarana Transportasi Umum Kian Urgen

Published

on

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Irmawan, mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh pada layanan transportasi umum menyusul kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi per 18 April 2026. Ia menilai, lonjakan harga energi harus diimbangi dengan ketersediaan moda transportasi publik yang berkualitas, terjangkau, dan nyaman sebagai alternatif mobilitas masyarakat.

Irmawan memperingatkan bahwa tanpa perbaikan layanan transportasi, kenaikan harga BBM akan memicu efek domino yang menekan daya beli masyarakat akibat membengkaknya biaya transportasi dan logistik. Perbaikan sistem transportasi umum dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan inflasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

“Kenaikan harga BBM harus dibarengi dengan upaya konkret pemerintah untuk memperbaiki transportasi umum. Masyarakat butuh pilihan mobilitas yang lebih hemat biaya dan energi. Selama ini masalah kemacetan dan ketidaknyamanan belum terurai,” ujar Irmawan di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Legislator asal Aceh ini menyoroti bahwa antusiasme masyarakat menggunakan transportasi umum cukup tinggi, terbukti dengan capaian 112 juta penumpang di Jakarta sepanjang triwulan pertama 2026. Namun, tingginya volume pengguna ini belum dibarengi dengan kualitas fasilitas yang memadai. Irmawan mengkritisi masih adanya infrastruktur penunjang yang tidak layak, seperti halte yang bocor saat hujan serta kepadatan yang tidak manusiawi di moda commuter line.

“Contohnya halte Pancoran yang terhubung dengan Stasiun LRT; saat hujan atapnya bocor, penumpang kehujanan. Ditambah desak-desakan di commuter line. Ini menunjukkan bahwa perbaikan sarana dan prasarana kita belum merata dan belum menjamin kenyamanan,” tegasnya.

Advertisement

Irmawan menekankan bahwa pembenahan transportasi tidak boleh sebatas pada pembangunan fisik, tetapi harus mencakup kenyamanan, keselamatan, dan integrasi antarmoda yang lebih rapi. Ia optimistis, jika pemerintah serius melakukan perbaikan menyeluruh, minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi akan meningkat signifikan, yang pada akhirnya dapat menekan konsumsi BBM nasional secara nasional.

“Jika transportasi umum kita semakin baik, masyarakat tidak lagi terpaksa bergantung pada kendaraan pribadi. Dampaknya bukan hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah gejolak harga energi,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...