Connect with us

Politik

BKSAP Tegaskan Komitmen Indonesia terhadap Piagam PBB dan Hukum Internasional di Forum Tingkat Tinggi

Published

1 tahun ago

on

rnKetua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjunjung tinggi Piagam PBB, hukum internasional, dan prinsip multilateralisme dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam pidatonya, Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa dialog ini sejalan dengan nilai-nilai dan komitmen historis Indonesia, seperti Dasasila Bandung, yang menekankan perdamaian, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kedaulatan.rnHal ini disampaikan saat memimpin delegasi Indonesia dalam High Level Meeting on Upholding the UN Charter and International Law to Ensure International Peace and Security. High Level Meeting on Upholding the UN Charter and International Law to Ensure International Peace and Security ini diselenggarakan oleh Iran dan dihadiri para pemimpin parlemen dan tokoh dunia. Agenda ini terlaksana di sela-sela rangkaian Konferensi Ketua Parlemen Dunia ke-6 di Jenewa, Swiss, pada tanggal 28-31 Juli 2025. rn“Prinsip-prinsip ini tetap relevan hingga kini, sebagaimana pada masa awal tatanan dunia pasca-perang,” ujarnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (29/7/2025).rnLebih lanjut Mardani menilai, di tengah dinamika global yang penuh gejolak, Piagam PBB merupakan fondasi tatanan dunia yang adil dan damai.  “Prinsip-prinsip seperti penghormatan kedaulatan, larangan agresi, dan penyelesaian sengketa secara damai bukanlah sekedar idealisme, melainkan instrumen untuk mencegah siklus kekerasan dan krisis kemanusiaan,” tegasnya.rnIa juga mengingatkan bahwa pelemahan hukum internasional dan pengabaian mekanisme multilateral dapat mengancam stabilitas kawasan dan meruntuhkan tatanan keamanan kolektif.  “Kita harus bersatu menolak segala bentuk agresi yang melanggar kedaulatan, merusak perdamaian, atau mengabaikan prinsip kemanusiaan,” tambahnya.rnAdapun terkait peran parlemen, Mardani menekankan bahwa kehadiran parlemen penting dalam menjaga norma global. Pasalnya, melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan diplomasi antar-parlemen, parlemen dapat memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan dalam tata kelola global.rn“Parlemen Indonesia terus mendorong diplomasi parlemen, baik melalui IPU maupun mekanisme bilateral dan regional, guna memastikan prinsip Piagam PBB ditegakkan,” ungkapnya.rnMaka dari itu, Mardani Ali Sera menyerukan komitmen bersama untuk menjadikan hukum, keadilan, dan kesetaraan sebagai landasan hubungan internasional.rn“Bersama, kita harus memastikan masa depan hubungan internasional dibangun atas dasar kepercayaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hukum, bukan atas dasar kekuatan dan pemaksaan. Indonesia siap bermitra untuk menjaga visi ini demi generasi mendatang,” pungkasnya.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik5 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik5 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik5 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik5 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik5 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik5 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik5 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik5 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...
Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik5 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...
Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik5 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...