Connect with us

Politik

Butuh Konsistensi Dukungan Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik

Published

on

JAKARTA (18 April): Dukungan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat untuk mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

“Kebijakan yang mengharuskan daftar calon legislatif harus memenuhi ketentuan 30% perempuan memang sudah diterapkan. Namun untuk memenuhi aturan itu, juga tidak mudah dengan sejumlah tantangan yang ada,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/4/2025).

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan secara umum angka keterwakilan perempuan di DPR RI hanya sedikit mengalami peningkatan dari 20,5% pada 2019 menjadi 21,9% pada 2024.

Pada dua pemilu terakhir itu, capaian tertinggi keterwakilan perempuan di DPR RI yang diukur melalui indeks prestasi keterwakilan perempuan (jumlah kursi perempuan terpilih di satu partai dibagi perolehan kursi partai bersangkutan) tercatat 32,20% dan 28,99%.

Kedua capaian keterwakilan perempuan tertinggi dalam dua pemilu terakhir itu diraih oleh Partai NasDem.

Advertisement

Menurut Lestari, berdasarkan catatan KPU tersebut terlihat bahwa nilai-nilai kesetaraan untuk mewujudkan emansipasi perempuan yang diperjuangkan RA Kartni di masa lalu masih relevan untuk terus diperjuangkan.

Sejumlah pengamat, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, kondisi tersebut mencerminkan bahwa mayoritas partai politik dan masyarakat belum memahami pentingnya untuk mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu mengungkapkan, bila komposisi perempuan terus ditingkatkan pada bidang politik dan pengambil keputusan, kebijakan yang dilahirkan juga akan jauh lebih baik.

Memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di sektor politik, jelas Rerie, harus diwujudkan dengan langkah nyata yang mampu memberi pemahaman pentingnya nilai-nilai kesetaraan diterapkan dalam pengambilan keputusan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua pihak dapat berperan aktif dalam upaya meneruskan perjuangan RA Kartini untuk mewujudkan emansipasi perempuan di negeri tercinta ini.

Advertisement

(*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...