Connect with us

Cek Fakta

Cek Fakta atau Hoaks: [SALAH] FPI Temukan 4 Ton Surat Suara Kosong yang Belum Dicoblos Tersimpan di Gudang Percetakan Tribun Timur

Published

on

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan tidak ada surat suara rusak yang telah dicetak ulang secara ilegal dan disimpan di kantor media tersebut. “Nggak mungkin. Jadi, terkait dengan kabar yang beredar ada surat suara dicetak ilegal itu dipastikan tidak benar,” katanya saat dihubungi, Minggu (21/4).

======

Kategori : DISINFORMASI / False Context

======

Sumber : Media Sosial Facebook dan Pertanyaan dari Anggota Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH)

Advertisement

Narasi :

*‼‼SALUT BUAT FPI YG MENEMUKANNYA*‼‼

*SURAT SUARA KOSONG YG BELUM DICOBLOS…..YG DISIMPAN DI TRIBUN TIMUR (MILIK SURYA PALOH)… JUMLAHNYA SANGAT BANYAK SEKITAR 4 TON BERATNYA*

??????????

======

Advertisement

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial perihal adanya temuan 4 ton surat suara kosong oleh FPI yang belum tercoblos disimpan di gudang percetakan Tribun Timur milik PT Kompas Gramedia, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Informasi yang telah viral tersebut membuat warganet bertanya-tanya akan kebenaran dari kabar itu.

Salah satu warganet yang bertanya datang dari anggota Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH).

Faktanya, kabar tersebut tidak sepenuhnya benar.

Advertisement

Sebab, surat suara yang dimaksud adalah surat suara rusak atau cacat cetak yang akan dimusnahkan.

Dilansir dari laman makassartoday.com, Ormas Front Pembela Islam (FPI) Makassar bersama Relawan Prabowo-Sandi (PAS 08) menemukan 4 ton surat suara rusak di gudang percetakan Tribun Timur milik PT Kompas Gramedia, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Sulsel, Sabtu (20/4/2019) malam.

Panglima PAS 08 Ryan Latif yang turut hadir dalam pengecekan menyayangkan hal tersebut. Dia menegaskan, seluruh surat suara yang rusak sedianya sudah dimusnahkan sebelum pelaksanaan pemilu agar tidak disalahgunakan.

“Ada kertas suara cacat cetak kurang lebih 4 ton ditemukan di gudang percetakan Tribun Timur yang seharusnya di musnahkan sebelum hari pencoblosan dan ternyata belum semua dimusnahkan. Sehingga dugaan penyalagunaan kertas suara tersebut bisa saja terjadi,” tegasnya, Minggu (21/4/2019).

Ryan menjelaskan, pada saat melakukan pengecekan di gudang percetakan Tribun Timur, dia mengakui memang ditemukan sejumlah surat suara yang sudah dimusnahkan namun sebagiannya masih utuh.

Advertisement

“Semalam kita masuk kedalam gudang percetakan didampingi TNI dan Polri serta perwakilan Relawan Ormas FPI, kami cek ke gudang penyimpanan dan memang ada kertas suara sebagian dimusnahkan, sudah dipotong-potong dan sebagian besar belum dimusnahkan,” bebernya.

Kata Ryan, pihak karyawan berjanji surat suara rusak itu tidak dapat digunakan dan akan dimusnahkan.

“Kata karyawan mereka akan dimusnahkan hari ini,” ujarnya.

Ryan meminta kepada pihak kepolisian agar melakukan penyelidikan terutama aktivitas di gudang percetakan itu.

“Apakah semua cacat cetak atau tidak ini perlu diselidiki lebih lanjut masa iya 4 ton cacat semua,” tutupnya.

Advertisement

Dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga membantah kabar yang menyebut ada surat suara ilegal yang disimpan di Kantor Tribun Timur, Makassar, Sulawesi Selatan, seperti dilansir dari laman politik.rmol.co.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan tidak ada surat suara rusak yang telah dicetak ulang secara ilegal dan disimpan di kantor media tersebut.

“Nggak mungkin. Jadi, terkait dengan kabar yang beredar ada surat suara dicetak ilegal itu dipastikan tidak benar,” katanya saat dihubungi, Minggu (21/4).

Dalam sebuah video viral berdurasi kurang lebih 1 menit 57 detik, tergambar sekelompok orang sedang mendatangi kantor Tribun Timur. Mereka menduga ada sekitar 4 ton surat suara di gudang percetakan kantor tersebut.

Wahyu mempertanyakan waktu penyimpanan surat suara yang dimaksud dalam video itu. Sebab, jika berkaitan dengan penyimpanan surat suara, KPU daerah biasanya memang menyewa tempat sesuai anggaran yang disediakan.

Advertisement

“Gini, ini konteksnya penyimpanan kapan, kalau terkait penyimpanan logistik, kita kan memang menyediakan dana untuk sewa gudang,” katanya.

Wahyu menjelaskan KPU Kabupaten/Kota memang tidak memiliki gudang penyimpanan yang memadai untuk menyimpan logistik pemilu. Namun demikian, dia memastikan tidak ada pencetakan ulang surat suara, apalagi secara ilegal.

“Jadi, terkait dengan kabar yang beredar ada surat suara dicetak ilegal itu dipastikan tidak benar,” imbuhnya.

Referensi :

http://makassartoday.com/…/4-ton-surat-suara-ditemukan-di-…/

Advertisement

https://politik.rmol.co/…/kpu-bantah-ada-surat-suara-ilegal…

https://www.kominfo.go.id/…/disinformas…/0/laporan_isu_hoaks

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/879756765690193/

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...