Dave Laksono: Golkar Dukung Wacana Penambahan Kementerian di Era Prabowo

Kabarpolitik.com – Pengurus DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan presiden baru kelak jangan dihambat dalam merumuskan struktur kabinetnya.

Dave bicara demikian menanggapi kabar Prabowo Subianto berencana menambah kementerian dari 34 menjadi 40.

“Ruang gerak presiden dalam membentuk kabinetnya jangan dihambat, karena posturnya menentukan kecepatan pemerintah dalam bertumbuh,” kata Dave ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (7/5).

Dave yakin Prabowo dapat dengan lebih cepat mengambil kebijakan serta mengimplementasikannya dengan cepat.

Dia pun mengajak ke seluruh pihak untuk tetap berpikir positif dan melihat hasilnya apabila wacana itu benar terjadi.

“Pasti banyak yang beranggapan seperti itu. Akan tetapi kita lihat hasil akhirnya seperti apa,” ucapnya.

Jumlah kementerian di Indonesia diatur dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 15 mengatur jumlah kementerian maksimal sebanyak 34.

Belakangan beredar kabar Prabowo hendak menambah kursi menteri menjadi 40. Merespons itu, Presiden Jokowi menegaskan bukan dirinya yang memberi saran.

Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan komposisi kabinet kini masih dalam tahap pembicaraan. Dia belum mau bicara banyak.

“Itu nanti ya. Masih dibahas, masih digodok dulu. Tunggu saja ya,” katanya usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di Bale Tawangarum, Balai Kota Solo, Selasa (7/5).

Saat ditanya lebih lanjut, putra Presiden Jokowi itu tak menampik kemungkinan bertambahnya kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Ia bahkan mengakui salah satu kementerian yang sedang digagas adalah kementerian khusus untuk mengurus program makan siang gratis.

“Kemarin sempat dibahas itu (kementerian khusus makan siang gratis),” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak mengomentari jelas soal jumlah kementerian itu. Namun ia sepakat dengan wacana tersebut.

Habiburokhman juga tak mempermasalahkan bila kementerian nantinya dianggap atau menjadi gemuk. Sebab menurutnya Indonesia negara besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk mengorganisir.

“Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5).

.rn(GI/KP/fid)rn