Connect with us

Hukum

Demi Keadilan dan Hukum, GEMA CITA Minta Hakim Praperadilan Cabut Status Tersangka Firli Bahuri

Published

on

Jakarta – Mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam kelompok Gerakan Mahasiswa Cinta Keadilan dan Hukum (GEMA CITA) meminta Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk mencabut status tersangka Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri.rnrnHal itu disampaikan GEMA CITA dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan PN Jaksel, Jumat 15 Desember 2023.rn rnSeperti diketahui, Firli Bahuri ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK.rn rnFirli Bahuri kemudian mengajukan upaya hukum praperadilan ke PN Jaksel atas penetapan status tersangka terhadap dirinya itu karena dinilai banyak kejanggalan dan cenderung dipaksakan.rn rnKoordinator Aksi GEMA CITA, Amri, mengungkapkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus tersebut memang penuh drama dan permainan opini.rn rn“Belum lagi terbukti secara hukum di pengadilan, Firli Bahuri sudah seperti dihakimi publik se-Indonesia sebagai orang yang bersalah. Padahal hukum kita menganut prinsip asas praduga tak bersalah,” ungkapnya kepada media di PN Jaksel.rn rnSelain itu, Amri menyampaikan, penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut oleh Polda Metro Jaya dikhawatirkan adanya konflik kepentingan mengingat Kapolda saat ini diketahui merupakan mantan pejabat KPK yang tidak sejalan dengan Firli Bahuri.rn rn“Drama ini makin tidak karuan saat sejumlah orang, kelompok mantan pegawai KPK ikut nimbrung membangun opini menyudutkan Firli Bahuri,” ujarnya.rn rnAtas dasar tersebut, Amri mengatakan, GEMA CITA menyatakan sikap mendukung Praperadilan yang dilakukan Firli Bahuri demi mendapatkan keadilan.rn rn“Kami percaya Hakim PN Jaksel akan memberikan keputusan yang adil dan bijaksana sesuai dengan fakta yang ada,” katanya.rn rnAmri mengungkapkan, Praperadilan harus menjadi tempat yang tepat guna mewujudkan keadilan hukum bagi siapapun tanpa terkecuali dan harus bebas dari segala macam intervensi maupun opini di luar hukum.rn rn“Hukum harus tegak seadil-adilnya, PN Jakarta Selatan harus tegas memutuskan dengan sebenar-benarnya, membebaskan Firli Bahuri dari pendzaliman,” ungkapnya.rn rnAmri pun berharap, Hakim Praperadilan PN Jaksel memutuskan dengan hati nurani, mengabulkan praperadilan Firli Bahuri karena memang secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana.rn rn“Kami percaya PN Jakarta Selatan bebas intervensi dan tekanan, jangan sampai hukum menjadi alat menjerat mereka yang tidak bersalah karena unsur kebencian,” ujarnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...